MUSI BANYUASIN,Hunternews.online – Gelombang kritik terhadap Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) kian menguat. Puluhan massa yang tergabung dalam LSM Triga Nusantara Indonesia (TRINUSA) menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor Pemkab Muba, Kamis (12/3/2026).
Mereka membawa “rapor merah” bagi pemerintah daerah, menyoroti polemik proposal camat hingga janji politik bupati yang dinilai belum menyentuh kepentingan rakyat kecil.
Aksi tersebut berlangsung dengan orasi keras dan spanduk tuntutan yang menohok langsung kebijakan pemerintah daerah. Massa menilai pemerintah tidak transparan dalam pengelolaan kebijakan publik, sekaligus dinilai abai terhadap komitmen politik yang pernah dijanjikan kepada masyarakat.
Soroti Skandal Proposal Safari Ramadan
Dalam orasinya, massa TRINUSA menyoroti polemik yang tengah ramai diperbincangkan publik: dugaan permintaan bantuan dana oleh Camat Babat Toman kepada sejumlah perusahaan untuk mendukung agenda Safari Ramadan Bupati.
Bagi para demonstran, praktik tersebut dinilai tidak etis dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai tata kelola anggaran pemerintah daerah.
“Jika benar ada proposal yang meminta dana dari perusahaan untuk kegiatan kepala daerah, maka publik berhak bertanya: ke mana sebenarnya alokasi anggaran resmi pemerintah?” seru salah satu orator dalam aksi tersebut.
TRINUSA menilai polemik proposal itu bukan sekadar persoalan administratif, tetapi berpotensi mencerminkan budaya birokrasi yang membuka ruang praktik tidak sehat antara pemerintah dan korporasi.
Menagih Janji Kampanye yang Belum Terwujud
Selain polemik proposal, massa juga datang untuk menagih janji politik Bupati Musi Banyuasin yang dinilai belum terealisasi.
Dua janji kampanye yang disorot keras dalam aksi tersebut adalah:
Bantuan langsung Rp25 juta per kepala keluarga (KK) bagi warga miskin.
Peningkatan kesejahteraan serta kenaikan gaji guru honorer di seluruh wilayah Musi Banyuasin.
Menurut TRINUSA, janji tersebut sempat digaungkan dengan penuh optimisme saat masa kampanye.
Namun setelah kekuasaan diraih, realisasinya dinilai belum terlihat secara nyata di tengah masyarakat.
“Janji politik bukan sekadar retorika saat kampanye. Ketika rakyat sudah memberikan mandat, maka janji itu harus ditunaikan,” tegas massa aksi.
Pemkab Dinilai Menghindar dari Kritik
Ironisnya, aksi yang diharapkan menjadi ruang dialog antara masyarakat sipil dan pemerintah justru berakhir dengan kekecewaan.
Meski surat pemberitahuan aksi telah disampaikan tiga hari sebelumnya, tidak satu pun pejabat Pemkab Muba hadir menemui massa demonstran.
Informasi yang diterima peserta aksi menyebutkan para pejabat sedang menghadiri agenda pelantikan.
Situasi tersebut memicu kemarahan para demonstran yang merasa aspirasi mereka diabaikan.
“Kami sangat kecewa. Surat sudah masuk sejak tiga hari lalu, artinya ini bukan aksi mendadak. Tapi hari ini tidak ada satu pun pejabat yang berani menemui kami. Jangan anti-kritik! Pemkab Muba seharusnya mendengarkan suara rakyat, bukan justru menghindar,” tegas Iqbal, salah satu orator aksi TRINUSA dengan nada geram.
Ancaman Aksi Lebih Besar
Hingga massa membubarkan diri, suasana di kantor Pemkab Muba tetap lengang tanpa adanya pernyataan resmi dari pihak pemerintah daerah. LSM TRINUSA menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir.
Mereka menyatakan siap kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar jika pemerintah daerah tetap memilih diam terhadap tuntutan yang disampaikan.
Bagi mereka, sikap bungkam pemerintah hanya akan mempertebal kecurigaan publik bahwa janji politik dan tata kelola pemerintahan di Musi Banyuasin sedang menghadapi krisis kepercayaan.
“Kalau pemerintah terus menutup telinga, jangan salahkan rakyat jika gelombang protes akan semakin besar,” ujar perwakilan massa sebelum membubarkan diri. (Tim/Red).
