Konstitusi

JAKARTA,Hunternews.online – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 6 Oktober 2026, dinilai menyimpan implikasi yuridis dan

JAKARTA,Hunternews.online – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden

JAKARTA,Hunternews.online – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pleno pengujian materiil terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

JAKARTA,Hunternews.online – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat tetap menjadi sistem yang berlaku di Indonesia. Penegasan tersebut tercermin

JAKARTA,Hunternews.online – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Rabu (8/4/2026).

JAKARTA,Hunternews.online – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota lembaga tinggi negara, termasuk DPR, bertentangan