JAKARTA,Hunternews.online – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu program prioritas pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi nasional dan menekan angka stunting kembali menjadi sorotan. Di balik besarnya anggaran dan luasnya cakupan penerima manfaat, sebuah hasil riset justru mengungkap paradoks yang memantik perhatian publik.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan bahwa berdasarkan penelitian yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, tingkat kepuasan terhadap Program MBG justru mengalami penurunan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Temuan tersebut dinilai bertolak belakang dengan asumsi umum. Kelompok masyarakat miskin yang selama ini dipandang sebagai penerima manfaat utama program bantuan sosial justru menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih rendah dibanding kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih baik.
“Data saya menunjukkan, dan ini sudah menjadi paper di sebuah jurnal ilmiah, mereka yang menerima MBG itu dari sisi income atau penghasilan, justru semakin rendah penghasilannya, semakin tidak puas dengan program MBG ini,” ujar Burhanuddin Muhtadi dalam dialog di kanal YouTube Titik Imbang, beberapa waktu yang lalu, dikutip Selasa (30/6/2026).
Fenomena tersebut dinilai tidak sekadar berkaitan dengan kualitas makanan atau pelaksanaan teknis di lapangan, tetapi menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yakni persepsi masyarakat mengenai keadilan dalam distribusi bantuan negara.
Program Paling Universal, Namun Menimbulkan Paradoks
Burhanuddin menjelaskan bahwa desain Program MBG Indonesia merupakan salah satu yang paling universal dibandingkan berbagai negara yang telah lebih dahulu menerapkan program serupa.
Sebagai perbandingan, India hanya memberikan program makan sekolah hingga jenjang kelas 6 SMP. Brasil, yang selama ini menjadi salah satu referensi kebijakan pangan melalui Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), juga memfokuskan penerima manfaat pada peserta didik di tingkat pendidikan dasar.
Indonesia mengambil pendekatan berbeda. Program MBG dirancang menjangkau anak-anak mulai dari PAUD hingga SMA, sekaligus mencakup balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pada tahun pertama, pemerintah menargetkan sekitar 82,9 juta penerima manfaat, sementara realisasi pelaksanaan saat ini disebut telah mencapai sekitar 62 juta orang.
Namun, menurut Burhanuddin, justru luasnya cakupan penerima manfaat tersebut melahirkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah merasa bahwa bantuan negara tidak lagi sepenuhnya berpihak kepada mereka ketika kelompok ekonomi yang dinilai mampu juga memperoleh manfaat yang sama.
Rasa Keadilan Sosial Menjadi Titik Persoalan
Dalam analisisnya, Burhanuddin mengaitkan fenomena tersebut dengan konsep psikologi sosial yang dikenal sebagai Deservingness Effect, yakni persepsi mengenai siapa yang paling layak menerima bantuan dari negara.
Menurutnya, masyarakat miskin memandang bahwa mereka merupakan kelompok yang paling berhak memperoleh intervensi pemerintah. Ketika kelompok yang secara ekonomi lebih mapan juga memperoleh fasilitas serupa, muncul perasaan bahwa prinsip keadilan distributif tidak terpenuhi.
“Masyarakat miskin merasa ada ketidakadilan. Distributive justice-nya terluka. Mereka merasa orang kaya itu tidak layak menerima bantuan dari negara, dan merekalah yang paling layak,” jelas Burhanuddin.
Persepsi tersebut kemudian berkembang menjadi anggapan bahwa apabila anggaran negara difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, maka kualitas maupun porsi bantuan yang diterima masyarakat miskin dapat ditingkatkan.
Burhanuddin menilai, kondisi inilah yang menjelaskan mengapa kelompok masyarakat miskin justru menjadi kelompok yang paling kritis terhadap implementasi Program MBG.
“Ada perasaan, coba kalau hanya orang miskin saja yang dapat, mungkin jatahnya tidak sekadar lele atau menu yang minimalis, tetapi bisa lebih mewah atau berkualitas. Karena orang yang merasa paling layak menerima bantuan tetapi melihat orang yang tidak layak juga mendapatkannya, mereka cenderung menjadi pihak yang paling marah dan tidak puas,” ungkapnya.
Menjadi Evaluasi Penting Pemerintah
Temuan tersebut menjadi sinyal bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh jumlah penerima manfaat maupun besarnya anggaran yang digelontorkan negara. Persepsi publik mengenai keadilan, ketepatan sasaran, serta efektivitas distribusi bantuan turut menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Di tengah besarnya investasi negara terhadap program strategis ini, evaluasi terhadap desain kebijakan, mekanisme penyaluran, serta strategi komunikasi publik dinilai menjadi langkah yang tidak dapat diabaikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa tujuan mulia meningkatkan kualitas gizi nasional berjalan beriringan dengan terjaganya rasa keadilan sosial di tengah masyarakat.
Temuan akademik yang disampaikan Burhanuddin Muhtadi menunjukkan bahwa tantangan Program MBG tidak semata berada pada aspek penyediaan makanan bergizi, melainkan juga pada bagaimana negara mampu menghadirkan kebijakan yang dipersepsikan adil oleh kelompok masyarakat yang selama ini menjadi sasaran utama perlindungan sosial.(Tim/Red).
