Foto: Ilustrasi
Editorial
Oleh: Pimpinan Media Hunternews.online
Edisi: Kamis, 13 Agustus 2026
Hunternews.online – Pemangkasan dana transfer pusat dan Dana Bagi Hasil (DBH) bukan sekadar persoalan berkurangnya angka dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini adalah ujian serius terhadap kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Ketika ruang fiskal menyempit, pemerintah daerah tidak memiliki banyak pilihan: belanja harus ditata ulang, pendapatan harus diperkuat, aset harus dihidupkan, dan setiap rupiah uang publik harus dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam situasi seperti ini, mempertahankan pola belanja lama dengan alasan “sudah menjadi kebiasaan” adalah bentuk kegagalan membaca keadaan.
Daerah tidak boleh terus berpikir bahwa pembangunan hanya dapat berjalan ketika transfer dari pusat melimpah. Justru keterbatasan fiskal harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi besar-besaran terhadap cara pemerintah merencanakan, membelanjakan, dan menghasilkan uang daerah.
Efisiensi Bukan Sekadar Memotong Anggaran
Efisiensi sering kali disalahartikan sebagai pemangkasan anggaran secara membabi buta. Padahal, efisiensi yang sehat bukan sekadar membuat APBD menjadi lebih kecil, melainkan memastikan setiap rupiah menghasilkan manfaat publik sebesar-besarnya.
Belanja perjalanan dinas yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pelayanan masyarakat harus dikendalikan. Acara seremonial, rapat-rapat yang berlebihan, belanja publikasi yang tidak proporsional, serta kajian yang tidak pernah digunakan sebagai dasar kebijakan patut dievaluasi secara serius.
Pertanyaan sederhananya: apa manfaat belanja tersebut bagi masyarakat?
Jika sebuah kegiatan menghabiskan anggaran besar tetapi tidak menghasilkan perubahan nyata bagi rakyat, maka keberadaannya harus dipertanyakan.
Prinsip money follows program harus benar-benar diterapkan. Anggaran mengikuti program prioritas, bukan program dibuat semata-mata agar anggaran terserap.
Pemerintah daerah juga harus berani mengubah budaya birokrasi dari “yang penting anggaran habis” menjadi “yang penting target pembangunan tercapai.”
Ini perbedaan mendasar antara administrasi anggaran dan pemerintahan yang berorientasi hasil.
Belanja Pegawai Harus Proporsional
Komponen belanja pegawai juga tidak boleh menjadi ruang yang kebal dari evaluasi.
Aparatur sipil negara tentu membutuhkan kesejahteraan yang layak. Namun, struktur APBD harus tetap sehat. Belanja pegawai harus proporsional dengan kapasitas fiskal daerah sehingga tidak mengorbankan belanja pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan program produktif lainnya.
Pemerintah daerah perlu melakukan audit kebutuhan organisasi secara berkala: apakah struktur birokrasi sudah efisien, apakah terjadi tumpang tindih kewenangan, dan apakah setiap unit kerja benar-benar memberikan kontribusi terhadap target pembangunan?
Jangan sampai APBD terlalu sibuk membiayai mesin birokrasi, sementara masyarakat masih sibuk membiayai kebutuhan dasarnya sendiri.
PAD Jangan Hanya Menunggu
Ketika DBH dan transfer pusat berkurang, Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi perhatian utama.
Namun, meningkatkan PAD bukan berarti membebani masyarakat dengan pajak dan retribusi baru secara serampangan. Yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah membenahi sistem pemungutan, memperluas basis penerimaan, menutup kebocoran, dan memastikan seluruh potensi pendapatan yang sah benar-benar masuk ke kas daerah.
Digitalisasi pajak dan retribusi daerah harus dipercepat.
Transaksi yang semakin terdigitalisasi akan memperkecil ruang manipulasi, memperkuat pencatatan, meningkatkan transparansi, dan memudahkan pengawasan.
Pemerintah daerah juga harus berani memetakan seluruh potensi ekonomi yang selama ini belum tergarap optimal. Bukan dengan menciptakan pungutan yang membebani masyarakat, tetapi dengan memperbaiki tata kelola sumber pendapatan yang memang memiliki dasar hukum.
BUMD Jangan Hanya Menjadi Beban
BUMD juga harus dievaluasi secara terbuka.
BUMD dibentuk bukan sekadar untuk memiliki struktur organisasi, direksi, komisaris, kantor, dan berbagai fasilitas. Pada akhirnya, masyarakat berhak bertanya: apa kontribusinya terhadap daerah?
Jika sebuah BUMD terus menerima penyertaan modal tetapi minim kontribusi terhadap PAD, maka pemerintah daerah wajib melakukan evaluasi menyeluruh.
BUMD yang sehat harus memiliki indikator kinerja yang jelas, target keuntungan yang realistis, tata kelola profesional, transparansi, serta mekanisme pengawasan yang kuat.
Daerah tidak boleh terus menyuntikkan modal publik ke perusahaan daerah tanpa ukuran keberhasilan yang tegas.
Aset Daerah Jangan Dibiarkan Menganggur
Masalah lain yang sering luput dari perhatian adalah aset pemerintah daerah.
Gedung, tanah, lahan, fasilitas, maupun aset lainnya yang tidak produktif sebenarnya merupakan potensi ekonomi. Namun, banyak aset publik yang justru terbengkalai, tidak terawat, bahkan tidak memberikan kontribusi apa pun kepada daerah.
Dalam kondisi fiskal yang ketat, pemerintah harus melakukan inventarisasi menyeluruh.
Aset yang tidak digunakan untuk pelayanan publik dapat dikaji untuk dimanfaatkan secara produktif sepanjang sesuai regulasi, tidak merugikan negara, transparan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
Aset tidur harus dibangunkan, bukan dibiarkan menjadi beban biaya pemeliharaan.
KPBU Bukan Jalan Pintas, tetapi Harus Dikelola Profesional
Keterbatasan APBD juga dapat mendorong pemerintah daerah mengembangkan skema pembiayaan alternatif, termasuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Skema ini dapat menjadi pilihan untuk pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan besar dan memiliki kelayakan ekonomi maupun pelayanan.
Tetapi KPBU bukan berarti pemerintah boleh menyerahkan pembangunan kepada swasta tanpa perhitungan.
Setiap kerja sama harus melalui kajian kelayakan, analisis risiko, transparansi kontrak, kepastian manfaat publik, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
Jangan sampai keterbatasan fiskal hari ini justru menciptakan kewajiban fiskal yang lebih berat bagi pemerintah daerah di masa mendatang.
CSR Harus Transparan, Bukan Dana Siluman
Kemitraan dengan dunia usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) juga dapat menjadi instrumen pendukung pembangunan.
Namun, CSR tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah untuk mengurangi tanggung jawabnya terhadap pelayanan publik. CSR juga tidak boleh berubah menjadi dana yang dikelola tanpa transparansi, tanpa daftar penerima manfaat, tanpa mekanisme pengawasan, dan tanpa laporan kepada masyarakat.
Jika perusahaan beroperasi dan memperoleh keuntungan dari suatu daerah, kontribusi sosialnya harus dapat diarahkan secara terukur untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitar.
Karena itu, pemerintah daerah perlu membangun sistem pendataan dan pelaporan CSR yang terbuka. Masyarakat harus dapat mengetahui siapa memberikan berapa, untuk program apa, di mana lokasinya, siapa penerimanya, dan bagaimana hasilnya.
Transparansi bukan musuh investasi. Justru transparansi adalah fondasi kepercayaan.
Krisis Fiskal Harus Menjadi Momentum Reformasi
Pemangkasan transfer pusat memang dapat menimbulkan tekanan terhadap APBD. Tetapi persoalan yang lebih besar justru muncul jika pemerintah daerah tidak mengubah cara berpikirnya.
Daerah tidak boleh terus mengandalkan transfer pusat sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan sambil mempertahankan belanja yang tidak produktif.
Kondisi fiskal yang ketat harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi belanja, reformasi PAD, reformasi BUMD, optimalisasi aset, dan inovasi pembiayaan.
Pemerintah daerah harus mulai bertanya bukan hanya:
“Berapa anggaran yang kita punya?”
Tetapi juga:
“Berapa besar manfaat yang dapat kita hasilkan dari setiap rupiah uang rakyat?”
Itulah inti dari pemerintahan yang efisien.
Pada akhirnya, APBD bukan uang milik pejabat, bukan uang milik dinas, bukan pula uang milik pemerintah daerah. APBD adalah uang publik yang harus kembali menjadi manfaat publik.
Karena itu, ketika uang yang tersedia semakin sedikit, yang harus pertama kali dipangkas bukan pelayanan masyarakat, melainkan pemborosan, ketidakefisienan, kebocoran, belanja pencitraan, dan program yang tidak memiliki dampak nyata.
Daerah yang kuat bukan daerah yang APBD-nya paling besar.
Daerah yang kuat adalah daerah yang mampu mengubah anggaran terbatas menjadi pelayanan publik yang maksimal, pembangunan yang produktif, dan kesejahteraan masyarakat yang nyata.
Penulis: Pimpinan Media Hunternews.online
#Editorial
#Opini_Publik
#Sorot_Media
