MUSI BANYUASIN,Hunternews.online – Jika pemerintah pusat ingin menghadirkan wisata ekstrem tanpa tiket, barangkali ruas Jalan Lintas Tengah Sumatera jalur Palembang–Sekayu–Lubuklinggau bisa dijadikan destinasi unggulan. Khususnya di sepanjang Mangun Jaya hingga perbatasan Musi Rawas, pengendara setiap hari dipaksa menghadapi “arena off-road” nyata berupa lubang-lubang raksasa, kubangan berlumpur, dan aspal rusak parah yang lebih layak disebut jebakan maut daripada jalan nasional.
Status sebagai jalur strategis nasional kini terasa seperti ironi pahit. Di atas kertas, jalan ini adalah urat nadi penghubung ekonomi Sumatera Selatan. Namun di lapangan, kondisinya menyerupai lintasan rusak tak bertuan, hancur, membahayakan, dan seperti luput dari sentuhan serius negara.
Publik pun mempertanyakan peran Kementerian PUPR dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumsel yang dinilai gagal menghadirkan solusi permanen. Kerusakan menahun ini bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan cermin nyata buruknya komitmen pemeliharaan infrastruktur. Tambal sulam yang dilakukan selama ini dinilai hanya sebatas kosmetik proyek: rapuh, sementara, dan lenyap begitu hujan mengguyur.
Bagi para sopir logistik, pengusaha angkutan, hingga masyarakat umum, slogan pembangunan terasa seperti retorika kosong. Mereka setiap hari mempertaruhkan keselamatan, biaya perawatan kendaraan, bahkan nyawa, hanya untuk melintasi jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.
Sorotan juga mengarah ke pemerintah daerah. Meski kewenangan jalan nasional berada di pusat, masyarakat menilai Gubernur Sumsel dan Bupati Musi Banyuasin tak boleh sekadar menjadi penonton birokrasi. Rakyat membutuhkan tekanan politik nyata, bukan sekadar seremonial kunjungan dan janji pembangunan yang berulang setiap musim agenda.
Sindiran publik pun semakin keras, “Muba kaya minyak, tapi jalannya kaya kubangan.” Kalimat itu bukan sekadar lelucon media sosial, melainkan potret frustrasi masyarakat di wilayah kaya sumber daya yang justru terjebak dalam kemiskinan infrastruktur.
Tak berhenti di sana, lemahnya pengawasan terhadap kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) juga memperparah kehancuran. Kementerian Perhubungan dinilai belum menunjukkan ketegasan maksimal terhadap armada bermuatan berlebih yang terus menghantam jalan rapuh tanpa kontrol memadai. Akibatnya, kerusakan kian cepat, sementara rakyat kembali menjadi korban.
“Setiap lewat sini terutama di Ngulak Sanga Desa, kami bukan mengemudi, tapi berjudi dengan lubang. Kalau hujan, lubang tertutup air. Sekali salah, bisa patah gardan atau hilang nyawa,” ujar seorang sopir lintas provinsi di kutip, Senin (27/4/2026).
Kini pertanyaan publik semakin tajam, apakah harus menunggu pejabat pusat terperosok langsung ke kubangan agar perbaikan total benar-benar terjadi? Atau kerusakan ini memang dibiarkan sebagai simbol pembiaran sistemik terhadap penderitaan masyarakat daerah?
Jalan Mangun Jaya hingga Musi Rawas hari ini bukan sekadar ruas rusak. Ia telah menjelma menjadi simbol kegagalan negara menjaga infrastruktur dasar rakyatnya, di tengah janji pembangunan yang terus dipoles, namun berlubang di kenyataan.
(Tim/Red).
