JAKARTA,Hunternews.online – Dua Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh di Kabupaten Muara Enim membuka tabir praktik korupsi yang diduga berlangsung secara sistematis dan terstruktur dalam pengelolaan keuangan daerah. Kasus yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif, , tidak hanya mengungkap penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, tetapi juga memperlihatkan bagaimana korupsi telah dirancang sejak tahap awal perencanaan hingga proses pertanggungjawaban anggaran.
Dalam penjelasannya kepada media, Senin (15/6/2026), Juru Bicara KPK, , menyebut dua OTT tersebut sebagai gambaran utuh praktik korupsi yang terjadi dari awal hingga akhir siklus pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
“Korupsi tidak hanya terjadi ketika proyek dilaksanakan, tetapi sudah dimulai sejak tahap awal perencanaan. Kemudian pada ujung rantai prosesnya, korupsi kembali terjadi untuk menutup temuan penyimpangan atas pengelolaan anggaran tersebut,” ujar Budi.
Menurut KPK, kasus ini menunjukkan pola korupsi yang dapat dikategorikan sebagai praktik korupsi yang “sempurna”. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan bagaimana setiap tahapan pengelolaan anggaran diduga telah terkontaminasi kepentingan tertentu, mulai dari proses pengamanan proyek, pelaksanaan kegiatan, hingga upaya menghilangkan jejak penyimpangan melalui manipulasi hasil audit.
Bermula dari “Investasi Politik”
KPK mengungkap akar persoalan muncul jauh sebelum proyek pengadaan smart board pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dilaksanakan. Penyidik menduga terdapat praktik “ijon proyek” atau investasi politik yang dilakukan oleh pihak swasta guna mengamankan proyek pemerintah.
Perusahaan penyedia, PT Millenium Solusi Abadi (MSA), diduga memberikan sejumlah uang kepada kepala daerah sebagai bentuk “uang tanam” untuk menjaga hubungan dan memperoleh keuntungan pada proyek-proyek pemerintah di masa mendatang.
Praktik tersebut dinilai menjadi titik awal lahirnya berbagai penyimpangan lanjutan. Ketika sebuah proyek telah “dikunci” sejak tahap perencanaan, maka mekanisme persaingan yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa menjadi kehilangan makna.
“Praktik ijon proyek pengadaan barang dan jasa seperti ini mengunci agar perusahaan tersebut nantinya ditunjuk kembali sebagai pemenang tender proyek,” kata Budi.
Efek Domino Penyimpangan Anggaran
KPK menilai suap pada fase awal menciptakan efek domino yang merusak seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah.
Pada tahap penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), nilai proyek diduga direkayasa dan digelembungkan. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, kualitas dan spesifikasi barang yang seharusnya diterima masyarakat diduga dikurangi untuk menyesuaikan keuntungan pihak-pihak tertentu.
Puncaknya terjadi pada tahap pertanggungjawaban. KPK menemukan adanya dugaan upaya memanipulasi dokumen administrasi dan mengondisikan hasil audit agar berbagai penyimpangan yang terjadi tidak terungkap.
Temuan tersebut kemudian diperkuat oleh OTT kedua yang dilakukan KPK terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji untuk memengaruhi hasil audit atas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
“Rusaknya siklus keuangan ini terbukti pada peristiwa tertangkap tangan kedua terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji untuk mengkondisikan atau mengubah hasil audit terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Muara Enim,” ungkap Budi.
Indeks Integritas Menurun
Kasus yang terungkap tersebut ternyata sejalan dengan sejumlah indikator tata kelola pemerintahan yang menjadi perhatian KPK.
Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI), skor Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2025 tercatat sebesar 66,81 atau mengalami penurunan 3,50 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut menempatkan Muara Enim dalam kategori rentan terhadap praktik korupsi.
KPK mencatat bahwa Pemkab Muara Enim membutuhkan tambahan sedikitnya 6,19 poin untuk dapat keluar dari kategori rentan dan masuk ke kategori waspada pada tahun 2026.
Sementara itu, hasil Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 81,94 yang masuk kategori terjaga. Namun demikian, terdapat satu area yang masih menjadi perhatian serius, yakni sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Dalam rincian MCSP, area perencanaan memperoleh skor 94, penganggaran 83, dan PBJ hanya 74. Angka tersebut menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa masih menjadi titik rawan yang rentan dimanfaatkan sebagai pintu masuk praktik korupsi.
Alarm bagi Pemerintah Daerah
KPK menegaskan bahwa kasus Muara Enim harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Praktik korupsi yang terungkap menunjukkan bahwa penguatan sistem pengawasan tidak cukup hanya dilakukan pada tahap pelaksanaan proyek, tetapi harus dimulai sejak proses perencanaan dan penyusunan anggaran.
Melalui Kedeputian Pencegahan dan program MCSP, KPK akan terus memperkuat pengawasan pada tiga area strategis yang selama ini menjadi titik paling rentan, yakni perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa.
Lebih jauh, lembaga antirasuah tersebut berharap hasil SPI dan MCSP tidak sekadar menjadi angka statistik, melainkan benar-benar dijadikan instrumen perbaikan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik.
“KPK berharap hasil SPI dan MCSP menjadi instrumen pendorong penerapan prinsip-prinsip antikorupsi dan good governance bagi seluruh pemerintah daerah, dengan membiasakan yang benar dan berhenti membenarkan penyimpangan yang dianggap biasa,” tegas Budi.
Kasus Muara Enim menjadi pengingat bahwa korupsi tidak selalu muncul dalam bentuk penyalahgunaan anggaran yang kasat mata.
Dalam banyak kasus, praktik tersebut telah tumbuh sejak tahap awal perencanaan melalui transaksi kepentingan yang kemudian merusak seluruh rantai pengelolaan keuangan negara. Ketika proses pengawasan pun berupaya diintervensi, maka yang terancam bukan hanya keuangan daerah, melainkan juga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan sistem pengelolaan anggaran itu sendiri.(Tim/Red).
