Foto: Ilustrasi
Editorial
Oleh: Pimpinan Media Hunternews.online
Edisi: Selasa, 7 April 2026
Hunternews.online – Di balik megahnya narasi program kesejahteraan nasional, sebuah bom waktu kini tengah berdetak di level akar rumput. Apa yang selama ini dipromosikan sebagai lompatan besar menuju pemerataan justru mulai memperlihatkan retakan serius dalam fondasi tata kelolanya. Kritik tajam yang mengemuka dalam ruang parlemen bukan sekadar riak politik, melainkan sinyal peringatan bahwa arah kebijakan tengah menjauh dari semangat desentralisasi yang selama ini diperjuangkan.
Persoalan utamanya terletak pada dua program besar, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Keduanya dikemas sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kesejahteraan rakyat. Namun di lapangan, implementasi yang minim koordinasi justru menimbulkan tekanan besar terhadap ruang fiskal desa.
Hegemoni Anggaran yang Mematikan Otonomi
Data yang beredar tidak bisa dipandang sebelah mata. Ketika 58 persen Dana Desa, sekitar Rp41 triliun, dialihkan sebagai modal awal Kopdes Merah Putih, publik patut bertanya: apakah ini bentuk investasi jangka panjang, atau justru pengambilalihan ruang gerak desa secara sistematis?
Belum berhenti di situ, bayang-bayang beban utang sebesar Rp214 triliun dari Himbara yang akan dicicil melalui skema pemotongan Dana Desa selama enam tahun ke depan semakin mempertegas kekhawatiran. Desa yang sebelumnya memiliki keleluasaan mengelola anggaran antara Rp800 juta hingga Rp1 miliar, kini harus bertahan dengan sisa Rp200 juta hingga Rp300 juta.
Ini bukan sekadar penyesuaian anggaran. Ini adalah reduksi drastis terhadap kapasitas desa dalam menjalankan fungsi dasarnya: membangun infrastruktur lokal, memberdayakan ekonomi rakyat, dan menanggulangi kemiskinan. Dalam perspektif yang lebih luas, kebijakan ini berpotensi menjadi bentuk “resralisasi halus” menggerus otonomi desa tanpa disadari.
MBG: Niat Baik yang Tersandung Realitas
Program Makan Bergizi Gratis sejatinya lahir dari niat yang tidak bisa dipersoalkan. Di tengah tantangan stunting dan ketimpangan gizi, negara memang harus hadir. Namun, niat baik tanpa perencanaan matang hanya akan melahirkan problem baru.
Kasus keracunan massal dalam simulasi MBG menjadi alarm keras bahwa implementasi program ini belum siap. Lebih ironis lagi, ketika persoalan muncul, kepala daerah justru menjadi pihak yang pertama dimintai pertanggungjawaban. Padahal, banyak di antara mereka mengaku tidak dilibatkan secara substansial dalam tahap perencanaan.
Di sinilah letak persoalan mendasar: absennya sinergi. Koordinasi antar kementerian berjalan parsial, sementara pemerintah daerah ditempatkan sebatas eksekutor. Pola seperti ini tidak hanya tidak efektif, tetapi juga berbahaya karena memutus rantai akuntabilitas.
Desa Bukan Objek, Melainkan Subjek
Apa yang sedang terjadi mencerminkan kegagalan memahami filosofi pembangunan desa. Desa bukanlah objek kebijakan yang bisa diatur sepenuhnya dari pusat. Desa adalah subjek, dengan karakteristik, kebutuhan, dan tantangan yang berbeda-beda.
Ketika kebijakan dipaksakan secara top-down tanpa ruang dialog yang memadai, maka yang terjadi bukan percepatan pembangunan, melainkan distorsi. Program yang seharusnya menjadi solusi berubah menjadi beban.
Jika tren ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan lahirnya “monumen kegagalan” baru, program besar dengan anggaran fantastis, namun minim dampak nyata di lapangan.
Urgensi Evaluasi Menyeluruh
Pemerintah pusat harus berani melakukan evaluasi menyeluruh, bukan sekadar kosmetik kebijakan. Duduk bersama dengan kepala daerah bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tanpa itu, jurang antara perencanaan dan implementasi akan semakin lebar.
Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi panglima. Setiap rupiah yang dialokasikan harus memiliki jejak manfaat yang jelas, bukan sekadar angka dalam laporan.
Lebih dari itu, perlu ada keberanian untuk mengoreksi arah. Jangan sampai jargon “Membangun dari pinggiran” justru berubah menjadi praktik “membebani dari pinggiran.”
Pada akhirnya, rakyat desa tidak membutuhkan sekadar program populis yang tampak megah di atas kertas. Mereka membutuhkan ruang, kepercayaan, dan sumber daya untuk membangun masa depan mereka sendiri. Tanpa itu, kesejahteraan hanya akan menjadi ilusi dan desa, sekali lagi, menjadi korban dari ambisi yang tidak berpijak pada realitas.
Penulis: Pimpinan Hunternews.online
#Editorial
#Opini_Publik
#Sorot_Media
