MINAHASA TENGGARA,Hunternews.online – Kasus pengeroyokan terhadap seorang wartawan berinisial O alias Onal di SPBU Tababo, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, pada Selasa, 3 Maret 2026, kembali membuka luka lama tentang rapuhnya penegakan hukum terhadap praktik mafia BBM bersubsidi.
Insiden tersebut terjadi ketika Onal tengah melakukan pemantauan dugaan penyelewengan BBM bersubsidi di SPBU Tababo yang disebut-sebut berkaitan dengan kepentingan elite daerah. Alih-alih mendapat perlindungan saat menjalankan tugas jurnalistik, ia justru menjadi korban kekerasan secara brutal.
Hingga kini, publik menilai langkah Polsek Belang dan Polres Minahasa Tenggara belum menunjukkan ketegasan terhadap para pelaku pengeroyokan maupun dugaan jaringan mafia BBM yang diduga beroperasi di lokasi tersebut. Situasi ini memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat, mengapa aparat penegak hukum seolah lamban dan terkesan tutup mata?
Sejumlah informasi yang beredar di lapangan menyebutkan bahwa SPBU Tababo kerap beroperasi di luar jam resmi. Pola operasi semacam ini diduga dimanfaatkan untuk melayani pembelian BBM bersubsidi dalam jumlah besar oleh kendaraan modifikasi yang biasa digunakan jaringan mafia BBM.
Kecurigaan publik semakin menguat setelah muncul nama VR alias Vanda Rantung, yang disebut sebagai orang dekat pemilik SPBU. Pernyataan yang dilontarkannya kepada korban justru memicu kemarahan publik.
“Silakan diberitakan. Saya tidak takut kalau ini diangkat ke media,” ujar Vanda dengan nada menantang.
Ucapan tersebut dinilai mencerminkan arogansi yang seolah menunjukkan bahwa praktik mafia BBM merasa kebal hukum. Pernyataan bernada sinis itu bahkan dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalis yang tengah menjalankan fungsi kontrol sosial.
Kritik Tajam terhadap Aparat
Ketua Lidikkrimsus RI Sulawesi Utara, Hendra Tololiu, melontarkan kritik keras terhadap aparat kepolisian. Menurutnya, lambannya penanganan kasus ini menimbulkan kesan bahwa aparat tidak memiliki keberanian menghadapi mafia BBM.
Hendra bahkan dengan tegas menyatakan, jika Kapolres maupun Kasat Reskrim Polres Minahasa Tenggara tidak mampu menindak tegas jaringan mafia BBM, maka lebih baik mundur dari jabatan.
Hendra juga mendesak Kapolda Sulawesi Utara dan Divisi Propam Polda Sulut segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparat di wilayah tersebut.
Lebih jauh, ia meminta Presiden RI, Kapolri, Kapolda Sulut, serta BPH Migas turun tangan langsung untuk membongkar jaringan mafia BBM bersubsidi yang diduga telah lama merugikan negara.
“Penyelewengan BBM bersubsidi bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Ini kejahatan terhadap rakyat kecil yang seharusnya menikmati subsidi negara,” katanya.
Kecaman Keras dari Kalangan Pers
Kecaman juga datang dari Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke. Ia menilai pengeroyokan terhadap wartawan Onal sebagai bentuk intimidasi terhadap jurnalis yang berupaya mengungkap praktik kejahatan.
Menurut alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 tersebut, kekerasan terhadap wartawan menunjukkan bahwa mafia BBM merasa memiliki perlindungan kekuasaan.
“Ini bukan sekadar penganiayaan, tetapi bentuk kriminalisasi terhadap jurnalis yang menjalankan tugas mulia membongkar kejahatan. Jika aparat kepolisian tidak berani menindak mafia BBM, maka itu sama saja dengan mengkhianati rakyat dan konstitusi,” tegas Wilson.
Wilson menegaskan kembali bahwa wartawan adalah garda terdepan dalam menjaga transparansi dan mengungkap kebenaran. Ketika mereka dibungkam dengan kekerasan, maka demokrasi sedang berada dalam ancaman serius.
Ketika Hukum Kehilangan Wibawa
Kasus ini menjadi refleksi pahit tentang hubungan antara kekuasaan, hukum, dan keadilan. Jika hukum tidak mampu melindungi pihak yang mencari kebenaran, maka kepercayaan publik terhadap institusi negara akan terus terkikis.
Menurut Wilson di banyak daerah, praktik mafia BBM bukanlah isu baru. Namun ketika jaringan tersebut diduga berkelindan dengan kepentingan politik dan ekonomi lokal, penegakan hukum sering kali berubah menjadi tumpul.
Akibatnya, masyarakat kecil yang seharusnya menikmati subsidi justru menjadi korban, sementara mafia BBM terus meraup keuntungan.
Alarm bagi Negara
Pengeroyokan terhadap wartawan Onal di SPBU Tababo seharusnya menjadi alarm keras bagi negara. Ini bukan hanya soal kekerasan terhadap seorang jurnalis, tetapi juga soal keberanian negara menghadapi praktik mafia yang merusak sistem distribusi energi nasional.
Jika aparat penegak hukum tidak segera bertindak tegas menangkap pelaku pengeroyokan dan membongkar jaringan mafia BBM maka pesan yang sampai ke publik sangat jelas, hukum bisa tunduk pada kekuasaan.
Dan ketika hukum tunduk pada kekuasaan, maka keadilan hanya akan menjadi slogan kosong di tengah demokrasi yang rapuh.(Tim/Red).
