JAKARTA,Hunternews.online – Pengamat sekaligus aktivis nasional Syukur Mandar melontarkan kritik keras terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah. Menurutnya, program yang selama ini dipromosikan sebagai solusi peningkatan gizi masyarakat justru telah berkembang menjadi proyek yang membebani keuangan negara tanpa memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat miskin, khususnya di pedesaan.
Dalam pernyataan yang diunggah melalui akun pribadinya pada Rabu (8/7/2026), Syukur Mandar secara khusus menyoroti pernyataan Menteri Desa yang dinilainya menggunakan argumentasi yang tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat desa.
Dengan nada satir, Syukur mempertanyakan logika yang mengaitkan keberadaan Program MBG dengan meningkatnya kemampuan masyarakat desa mengonsumsi ayam dan telur.
“Bagaimana orang desa mau makan ayam sama telur? Ayam sama telur sudah habis dimakan sama para menteri di kabinet gemuk ini. Jadi Menteri Desa ini Anda ini memang ada-ada saja. Karena ada MBG lalu kemudian orang di kampung bisa makan ayam sama telur? Ah, memang sakit betul ini menteri-menteri kabinet,” ujar Syukur.
Menurutnya, pernyataan tersebut justru memperlihatkan jauhnya cara pandang para pembuat kebijakan dari realitas yang dihadapi masyarakat pedesaan setiap hari.
Syukur menilai persoalan utama masyarakat desa hingga kini masih berkisar pada sulitnya memenuhi kebutuhan pokok, bahkan untuk memperoleh beras sebagai makanan utama. Karena itu, ia menolak narasi yang menyebut Program MBG telah menjadi solusi terhadap persoalan gizi masyarakat.
“Jangankan itu (ayam dan telur), beras aja susah. Tetapi bukan karena MBG lalu orang makan ayam dan telur, bukan begitu cara pandangnya. Kenapa sih harus mempertahankan proyek yang busuk ini lalu kemudian melahirkan argumentasi-argumentasi yang sesungguhnya tidak dapat diterima rasionalitasnya, akal sehatnya?” tegasnya.
Lebih jauh, Syukur menduga orientasi Program MBG telah bergeser dari tujuan awal membantu masyarakat menjadi proyek yang lebih banyak menguntungkan kelompok-kelompok tertentu yang berada di sekitar lingkaran kekuasaan.
Menurutnya, manfaat ekonomi terbesar justru dinikmati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam rantai penyelenggaraan program, bukan oleh masyarakat miskin yang selama ini dijadikan alasan utama pelaksanaannya.
“Sebetulnya intinya, proyek MBG ini memberi makan mereka yang punya dapur. Memberi makan partai politik, memberi makan dapur Polri, dapur TNI, dapur yayasan, dapur partai. Itu lah kira-kira. Bukan memberi makan orang miskin,” katanya.
Syukur juga mempertanyakan klaim pemerintah mengenai penciptaan lapangan kerja melalui Program MBG. Menurutnya, keberhasilan yang sering disampaikan pemerintah tidak sebanding dengan beban fiskal yang harus ditanggung negara maupun dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat secara luas.
Ia berpendapat bahwa pemerintah seharusnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program tersebut dengan mengedepankan transparansi, efisiensi anggaran, serta pengukuran manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Di akhir pernyataannya, Syukur mendesak Presiden agar segera mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara pelaksanaan Program MBG melalui moratorium nasional hingga dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Proyek ini menyesatkan, merugikan rakyat, dan hanya membuat struktur belanja negara kita berantakan. Satu juta lapangan kerja yang diklaim diciptakan justru menyusahkan puluhan juta orang gara-gara proyek ini. Saya desak Presiden, hentikan proyek MBG ini. Segera moratorium, stop! Jangan lagi memaksakan proyek yang tidak masuk akal ini,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari Menteri Desa maupun pihak pemerintah terkait pernyataan dan kritik yang disampaikan Syukur Mandar.
Media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.(Tim/Red).
