PALEMBANG,Hunternews.online – Jagat media sosial kembali diramaikan oleh beredarnya sebuah video yang memperlihatkan rincian struk pembelian BBM jenis Pertalite di salah satu SPBU di Kota Palembang pada Selasa (12/5/2026). Video itu bukan sekadar menampilkan transaksi biasa, melainkan memantik gelombang diskusi panas soal subsidi energi, daya beli masyarakat, hingga potensi ancaman kenaikan harga BBM di masa depan.
Dalam struk yang disebut berasal dari SPBU kawasan Demang Lebar Daun, Palembang, tercantum harga jual Pertalite sebesar Rp10.000 per liter. Namun perhatian publik langsung tertuju pada satu angka yang dianggap “menghentak”, Harga Non-Subsidi tercatat mencapai Rp17.321 per liter, dengan besaran subsidi pemerintah sebesar Rp7.321 per liter.
Angka itu sontak memicu reaksi keras warganet. Narator dalam video viral tersebut mempertanyakan logika skema subsidi yang selama ini diterapkan pemerintah terhadap BBM bersubsidi.
“Pertalite kalau tidak disubsidi harganya Rp17 ribu lebih. Mengapa bukan Pertamax saja yang disubsidi? Kalau Pertamax disubsidi Rp7 ribu, mungkin harganya tidak sampai Rp10 ribu,” ujar narator dengan dialek lokal khas Sumatera Selatan yang justru dianggap merepresentasikan kegelisahan masyarakat bawah.
Pernyataan sederhana itu menjelma menjadi kritik sosial yang menusuk. Di tengah tekanan ekonomi, kenaikan kebutuhan pokok, dan melemahnya daya beli, publik menilai informasi harga non-subsidi yang dicantumkan secara terang-terangan di struk BBM seolah menjadi “kode keras” bahwa harga riil energi sebenarnya jauh lebih mahal dari yang dibayar masyarakat saat ini.
Fenomena viral tersebut muncul di saat isu pengurangan subsidi energi dan pembatasan BBM subsidi terus menjadi pembahasan sensitif di level kebijakan nasional. Bagi sebagian masyarakat, rincian subsidi dalam struk itu bukan lagi sekadar transparansi administrasi, melainkan alarm psikologis tentang betapa rapuhnya ketergantungan rakyat terhadap bantuan negara.
Di satu sisi, langkah pencantuman subsidi dinilai sebagai bentuk edukasi publik mengenai besarnya beban APBN dalam menopang konsumsi energi nasional. Namun di sisi lain, publik justru membaca pesan berbeda: ada kekhawatiran bahwa masyarakat sedang “dipersiapkan” menghadapi realitas harga BBM tanpa subsidi.
Kegaduhan ini juga memperlihatkan semakin kritisnya masyarakat terhadap tata kelola distribusi energi. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah subsidi BBM selama ini benar-benar tepat sasaran atau justru menciptakan ketergantungan berkepanjangan tanpa solusi struktural terhadap ketahanan energi nasional.
Sorotan publik pun meluas pada disparitas harga antara Pertalite dan BBM nonsubsidi seperti Pertamax. Sebagian masyarakat menilai skema subsidi yang ada justru menempatkan rakyat pada posisi dilematis: dipertahankan dengan subsidi namun tetap dibayangi ancaman lonjakan harga global sewaktu-waktu.
Hingga pemberitaan ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari PT Pertamina (Persero) maupun otoritas terkait mengenai alasan teknis pencantuman rincian harga subsidi secara detail pada struk transaksi tersebut.
Namun satu hal sudah terlihat jelas: video viral ini bukan lagi sekadar konten media sosial biasa. Ia telah berubah menjadi simbol keresahan publik terhadap masa depan subsidi energi di Indonesia, sebuah kegaduhan yang menjadi peringatan keras bagi pemerintah bahwa transparansi tanpa kepastian perlindungan daya beli masyarakat hanya akan memperbesar kecemasan sosial di tengah tekanan ekonomi yang belum benar-benar reda.
(Tim/Red).
