JAKARTA,Hunternews.online – Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya, melalui kuasa hukumnya Krisna Murti, mengungkap adanya dugaan keterlibatan “nama-nama besar” di balik kasus dugaan penyimpangan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan dan dikutip dari berbagai pemberitaan, Jumat (5/6/2026).
Krisna Murti menegaskan bahwa kliennya selama ini justru berada dalam posisi tertekan dan kerap dijadikan sasaran tuduhan utama dalam polemik pengelolaan titik-titik dapur SPPG.
“Selama ini dia dipojokkan bahwa dia adalah yang menjual titik-titik dapur, dia yang menjual, dia yang mempermainkan dapur-dapur itu. Padahal, menurut Pak Sony bahwa beliau dalam tekanan, ada atensi. Diatensi oleh nama-nama besar yang akan beliau sampaikan nanti sendiri,” ujar Krisna kepada wartawan.
Pernyataan tersebut sontak memperkuat spekulasi bahwa perkara dugaan penyimpangan SPPG MBG tidak berdiri pada level pelaksana teknis semata, melainkan berpotensi melibatkan aktor-aktor dengan pengaruh lebih besar di balik pengambilan kebijakan maupun distribusi program.
Di sisi lain, Sony Sanjaya diketahui telah menuangkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan penegak hukum sebagai justice collaborator (JC). Langkah ini dinilai dapat membuka tabir lebih luas terkait alur kebijakan, mekanisme distribusi anggaran, hingga potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
Namun demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum maupun pihak terkait mengenai identitas “nama-nama besar” yang dimaksud, termasuk sejauh mana validitas informasi yang disampaikan dalam BAP tersebut akan ditindaklanjuti dalam proses penyidikan.
Program MBG sendiri selama ini menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat. Namun, dugaan adanya penyimpangan dalam tata kelola SPPG mulai memunculkan sorotan publik, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, serta rantai pengawasan di lapangan.
Pernyataan adanya pihak-pihak berpengaruh yang diduga berada di balik kasus ini diperkirakan akan memperluas dimensi penyidikan, sekaligus meningkatkan tekanan publik agar proses hukum berjalan terbuka dan tidak berhenti pada aktor-aktor teknis di level bawah.
Hingga berita ini diturunkan, proses hukum masih terus berjalan dan publik menantikan perkembangan lebih lanjut terkait pengungkapan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
