JAKARTA,Hunternews.online – Sentimen publik terhadap gaya komunikasi pejabat di era pemerintahan kembali menjadi sorotan. Sebuah potongan video yang menampilkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) viral di berbagai platform media sosial setelah pernyataannya mengenai kondisi konsumsi pangan masyarakat desa memicu beragam reaksi dan kritik dari warganet.
Dalam video yang beredar luas, Yandri menjelaskan urgensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, pilihan diksi yang digunakannya justru memantik polemik karena dinilai sebagian masyarakat menggambarkan kondisi warga desa secara terlalu umum.
“Makan siang bergizi itu untuk rakyat di desa, itu sangat memerlukan. Karena jarang selama ini penduduk desa itu, setiap minggu tuh bisa makan telur, makan daging ayam,” ujar Yandri dalam rekaman video yang kemudian menjadi perbincangan publik di kutip, Kamis (2/7/2026).
Potongan pernyataan tersebut segera memicu gelombang tanggapan di media sosial. Sejumlah warganet menilai narasi tersebut tidak merepresentasikan kondisi masyarakat pedesaan Indonesia yang sangat beragam, bahkan dianggap merendahkan martabat warga desa yang selama ini menjadi penopang utama sektor pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan nasional.
Berbagai komentar yang bermunculan mempertanyakan dasar generalisasi tersebut. Menurut para pengkritik, banyak wilayah pedesaan justru memiliki akses terhadap sumber protein dari hasil peternakan maupun produksi pangan lokal. Karena itu, mereka menilai penyampaian pesan mengenai pentingnya Program Makan Bergizi Gratis semestinya tidak dilakukan dengan menggambarkan masyarakat desa secara seragam atau menggunakan ilustrasi yang berpotensi menimbulkan kesan negatif.
Polemik ini kembali menghidupkan perdebatan mengenai pentingnya etika komunikasi pejabat publik. Di tengah tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan baru, setiap pernyataan pejabat dinilai memiliki dampak yang luas terhadap persepsi publik. Pilihan kata yang kurang tepat dapat menggeser fokus pembahasan dari substansi kebijakan menuju kontroversi komunikasi.
Sejumlah pengamat komunikasi publik selama ini juga mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh implementasi di lapangan, tetapi juga oleh cara pemerintah membangun komunikasi yang akurat, empatik, dan menghormati martabat masyarakat sebagai penerima manfaat. Sosialisasi kebijakan dinilai akan lebih efektif apabila didasarkan pada data yang komprehensif tanpa menimbulkan kesan stereotip terhadap kelompok tertentu.
Hingga isu ini menjadi perhatian publik, desakan agar Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memberikan penjelasan atau klarifikasi terus bermunculan di media sosial. Sebagian warganet berharap adanya penjelasan yang lebih utuh mengenai konteks pernyataan tersebut guna menghindari kesalahpahaman sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap komunikasi pemerintah.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa dalam era keterbukaan informasi, setiap ucapan pejabat publik tidak hanya dipandang sebagai pendapat pribadi, melainkan juga sebagai representasi sikap pemerintah.
Oleh karena itu, ketepatan data, kehati-hatian dalam memilih diksi, serta penghormatan terhadap keberagaman kondisi masyarakat menjadi aspek penting dalam membangun komunikasi publik yang kredibel dan tidak menimbulkan polemik yang dapat mengaburkan tujuan utama sebuah kebijakan.(Tim/Red).
