MUSI BANYUASIN,Hunternews.online – Kebijakan penanganan aktivitas sumur minyak rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, kembali menuai sorotan. Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (DPW APRI) Sumatera Selatan mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban yang dinilai belum menunjukkan prinsip keadilan dan kesetaraan hukum.
Bendahara DPW APRI Sumsel, H. Hairad Sudarso, menegaskan bahwa penanganan sumur minyak rakyat tidak boleh dilakukan secara parsial, apalagi terkesan hanya menyasar wilayah tertentu. Jika aktivitas tersebut dinilai melanggar ketentuan hukum, maka penertiban harus dilakukan secara menyeluruh, objektif, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Menurut Hairad, penertiban aktivitas sumur minyak rakyat di kawasan PT Hindoli, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, justru memunculkan pertanyaan publik. Pasalnya, aktivitas serupa di sejumlah wilayah lain, seperti kawasan eks HGU PT BSS di Desa Tampang Baru, kawasan Lanjam yang berada di wilayah perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kecamatan Bayung Lencir, serta kawasan Belide, Desa Sukadamai, Kecamatan Tungkal Jaya, yang disebut berada dalam kawasan hutan, juga membutuhkan perhatian dan penanganan serius.
“Jangan sampai muncul kesan adanya perlakuan berbeda dalam penanganan sumur minyak rakyat. Jika memang harus ditertibkan, lakukan secara objektif dan berdasarkan ketentuan hukum. Jangan hanya satu wilayah yang menjadi sasaran, sementara wilayah lain tidak mendapatkan perlakuan yang sama,” tegas Hairad kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Ia menilai, pemerintah tidak boleh hanya hadir melalui tindakan penutupan dan pelarangan aktivitas, tetapi harus mampu menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat. Sebab, persoalan sumur minyak rakyat bukan semata persoalan penegakan hukum, melainkan juga menyangkut mata pencaharian masyarakat, kepastian hukum, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan.
Hairad mendesak Pemerintah Kabupaten Muba bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh instansi terkait segera duduk bersama untuk merumuskan langkah penyelesaian yang jelas dan terukur.
Langkah tersebut harus dimulai dengan pemetaan lokasi, pendataan pelaku, evaluasi aspek teknis, kajian lingkungan, serta penataan aktivitas melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Persoalannya bukan sekadar menutup sumur minyak rakyat. Ada masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut. Negara harus hadir memberikan jalan keluar, bukan sekadar melarang tanpa memberikan alternatif. Namun, keselamatan manusia dan perlindungan lingkungan juga tidak boleh dikorbankan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa aktivitas pertambangan minyak rakyat tidak boleh berjalan tanpa aturan. Setiap kegiatan wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan, termasuk persyaratan teknis, standar keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan mekanisme perizinan yang sah.
Atas dasar itu, APRI Sumsel mendesak Pemkab Muba, Pemprov Sumsel, Kementerian ESDM, serta aparat penegak hukum, khususnya Polres Muba dan Polda Sumsel, agar memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar kebijakan penanganan aktivitas sumur minyak rakyat di kawasan PT Hindoli, PT BSS, Lanjam, Belide, maupun wilayah lainnya di Kabupaten Muba.
Menurut Hairad, keterbukaan pemerintah dan aparat penegak hukum sangat penting untuk menjawab keresahan masyarakat sekaligus menghindari munculnya dugaan adanya standar penegakan hukum yang berbeda terhadap aktivitas serupa.
“Jangan sampai penegakan hukum kehilangan kepercayaan publik akibat munculnya kesan ketidakadilan. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan ketidakjelasan. Pemerintah harus mampu menyeimbangkan penegakan hukum, perlindungan lingkungan, keselamatan masyarakat, dan keberlangsungan ekonomi rakyat,” tandasnya.
APRI Sumsel berharap pemerintah dan aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap persoalan yang berkembang di lapangan. Penanganan harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, konsisten, dan tidak membedakan lokasi maupun pihak yang terlibat.
Penertiban tanpa solusi bukanlah penyelesaian. Penegakan hukum tidak boleh tajam ke satu wilayah, tetapi tumpul terhadap wilayah lainnya. Keadilan harus berlaku sama bagi seluruh masyarakat tanpa pengecualian.
Negara wajib memberikan kepastian hukum, melindungi keselamatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil tidak mengabaikan hak dan keberlangsungan ekonomi rakyat.(Tim/Red).
