MUSI BANYUASIN,Hunternews.online – Wajah buram pembangunan kembali tersaji di pelosok Kabupaten Musi Banyuasin. Infrastruktur jalan yang menghubungkan Simpang Tiga Desa Keban I menuju Desa Macang Sakti, Kecamatan Sanga Desa, kini berada di titik nadir, rusak ekstrem, berubah menjadi kubangan lumpur sedalam lutut orang dewasa, dan praktis melumpuhkan denyut ekonomi warga.
Ironisnya, jalan yang seharusnya menjadi urat nadi mobilitas justru menjelma menjadi “jebakan” bagi kendaraan. Dalam video yang viral di media sosial, antrean panjang kendaraan terlihat tak berdaya menghadapi lintasan berlumpur yang licin dan bergelombang. Sebuah truk tangki diduga bermuatan BBM hingga sejumlah minibus terpaksa berhenti total, mencerminkan lumpuhnya akses distribusi di wilayah tersebut.
Keluhan warga pun meledak. Dalam rekaman video yang diunggah pada Selasa (21/4/2026), seorang warga dengan nada getir menyoroti dugaan kontribusi kendaraan bertonase besar terhadap kehancuran jalan.
“Inilah kondisi jalan kami. Mobil-mobil perusahaan migas dan truk-truk besar pengangkut kayu yang lewat setiap hari tidak ada tanggung jawabnya. Jalan hancur total, masyarakat yang mau bekerja jadi susah,” ujarnya dalam video yang diunggah di akun media sosial.
Kritik tersebut bukan tanpa dasar. Lalu lintas kendaraan berat milik perusahaan disebut berlangsung intens tanpa diimbangi tanggung jawab pemeliharaan. Negara seolah absen, sementara korporasi tetap melaju tanpa rem, meninggalkan kerusakan yang harus ditanggung masyarakat.
Dampak Nyata: Ekonomi Tersendat, Warga Terjerat
Kerusakan ini bukan sekadar soal akses, melainkan soal keberlangsungan hidup. Aktivitas ekonomi warga terganggu, distribusi barang tersendat, dan risiko kerusakan kendaraan meningkat tajam.
Asmadi, salah satu warga, menjadi potret nyata dampak tersebut. Sepeda motor yang digunakannya untuk aktivitas harian rusak setelah dipaksa melintasi jalan berlumpur.
“Motornya sampai rusak karena jalan hancur begini. Semua warga di sini mengeluh,” ungkap narator dalam video tersebut.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, kerugian sosial-ekonomi yang lebih luas hanya tinggal menunggu waktu. Jalan rusak bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan krisis pelayanan publik.
Janji Tinggal Janji, Warga Menagih
Kemarahan warga kini mengarah pada pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Janji perbaikan yang sebelumnya digaungkan dinilai tak lebih dari retorika tanpa realisasi.
“Kami tunggu janjimu Tuan,” tulis keterangan dalam video tersebut, sebuah sindiran keras kepada pemangku kebijakan.
Desakan pun menguat. Warga menuntut langkah konkret berupa perbaikan permanen, bukan sekadar tambal sulam yang bersifat sementara. Selain itu, pembatasan tonase kendaraan perusahaan juga dianggap mendesak untuk mencegah kerusakan berulang.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari dinas terkait di Provinsi Sumatera Selatan mengenai rencana perbaikan maupun koordinasi dengan perusahaan-perusahaan pengguna jalan tersebut.
Di tengah lumpur yang kian dalam, satu hal menjadi jelas, ketika negara lamban dan pengawasan longgar, rakyatlah yang pertama dan paling lama menanggung akibatnya. (Tim/Red).
