SUMSEL,Hunternews.online – Kesabaran masyarakat Sumatra Selatan terhadap buruknya kondisi infrastruktur jalan tampaknya mulai mencapai titik jenuh. Gelombang kritik publik kembali mencuat setelah sebuah video amatir yang merekam kemacetan parah di Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, viral di berbagai platform media sosial.
Video tersebut memperlihatkan antrean kendaraan mengular sepanjang ruas jalan yang menjadi salah satu urat nadi transportasi dan logistik di Sumatra Selatan. Truk kontainer, bus antarkota, kendaraan tangki pengangkut CPO dan BBM, hingga kendaraan pribadi tampak terjebak dalam kemacetan berjam-jam akibat kondisi jalan yang rusak berat, bergelombang, dan dipenuhi lubang.
Pemandangan itu kembali menegaskan persoalan klasik yang selama bertahun-tahun menghantui masyarakat Sumsel: jalan rusak yang seolah tak pernah benar-benar terselesaikan.
Dalam rekaman yang beredar luas tersebut, suara seorang warga terdengar meluapkan kekecewaan mendalam terhadap pemerintah daerah. Kritik itu tidak hanya menyasar kondisi jalan, tetapi juga menyoroti kesenjangan antara kehidupan masyarakat yang setiap hari berjibaku dengan kerusakan infrastruktur dan fasilitas yang dinikmati para pejabat.
“Tiap hari Pak Gubernur, jalan ini macet gara-gara jalannya jelek. Mobil patah serombong, patah as. Tiap hari macet total seperti ini. Jangan cuma bisa naik helikopter saja, coba tengok masyarakat di bawah ini,” ujar warga dalam video dikutip Selasa (2/6/2026) yang kini menjadi perbincangan publik.
Pernyataan tersebut mencerminkan akumulasi kekecewaan masyarakat yang merasa persoalan jalan rusak selama ini lebih banyak dijawab dengan janji daripada tindakan nyata.
Ancaman Serius bagi Ekonomi dan Keselamatan
Kondisi jalan di kawasan Betung bukan hanya soal kenyamanan berkendara. Kerusakan yang terus berulang telah berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Jalur tersebut merupakan salah satu lintasan strategis yang menghubungkan berbagai daerah di Sumatra Selatan dan menjadi jalur distribusi logistik utama. Ketika kendaraan harus bergerak sangat lambat karena lubang dan gelombang jalan, biaya operasional angkutan meningkat, distribusi barang terhambat, dan produktivitas masyarakat menurun.
Para sopir angkutan barang mengaku harus menghadapi risiko kerusakan kendaraan yang semakin tinggi. Komponen vital seperti as roda, suspensi, ban, hingga sistem kemudi menjadi korban akibat buruknya kualitas jalan.
Saat musim hujan, situasinya bahkan lebih mengkhawatirkan. Lubang-lubang jalan berubah menjadi kubangan yang sulit terdeteksi sehingga meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas.
Tidak sedikit warga yang menilai kondisi tersebut telah masuk kategori darurat infrastruktur dan membutuhkan intervensi cepat dari pemerintah.
Publik Pertanyakan Kinerja dan Komitmen Pemerintah
Munculnya kembali keluhan masyarakat memantik pertanyaan serius mengenai efektivitas pengelolaan infrastruktur jalan di Sumatra Selatan.
Di tengah berbagai program pembangunan yang terus dipublikasikan, masyarakat mempertanyakan mengapa sejumlah ruas jalan strategis masih mengalami kerusakan berulang tanpa solusi permanen. Tambal sulam yang dilakukan selama ini dinilai tidak mampu menjawab persoalan mendasar, bahkan sering kali kembali rusak dalam waktu singkat akibat tingginya tonase kendaraan yang melintas.
Kritik yang berkembang di ruang publik tidak hanya menyasar pelaksana teknis, tetapi juga menuntut adanya kepemimpinan yang lebih responsif terhadap persoalan yang dirasakan langsung masyarakat.
“Bagaimana ini aparat terkait, bagaimana solusinya? Jangan sampai dua kali jadi gubernur tidak ada perubahan. Sumsel ini tambah hancur, macet total!” ujar warga dalam bagian akhir video yang viral tersebut.
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat menginginkan perubahan nyata, bukan sekadar penjelasan administratif atau laporan progres di atas kertas.
Tiga Tuntutan Masyarakat
Seiring semakin meluasnya perhatian publik terhadap persoalan ini, masyarakat pengguna jalan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan.
Pertama, Gubernur beserta jajaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang didesak turun langsung meninjau kondisi lapangan melalui jalur darat agar dapat merasakan secara nyata dampak yang dialami masyarakat setiap hari.
Kedua, pemerintah diminta segera melakukan perbaikan darurat sekaligus menyusun program pembangunan permanen yang sesuai dengan karakteristik jalan dan beban kendaraan berat yang melintas. Masyarakat menilai pendekatan tambal sulam hanya membuang anggaran tanpa menyelesaikan masalah.
Ketiga, pemerintah diminta memperkuat manajemen lalu lintas dengan menempatkan petugas secara berkala pada titik-titik rawan kemacetan guna mencegah terjadinya antrean panjang yang mengganggu aktivitas masyarakat dan distribusi logistik.
Infrastruktur Bukan Hadiah, Melainkan Hak Rakyat
Di tengah meningkatnya kritik, satu pesan yang paling kuat muncul dari masyarakat adalah bahwa jalan yang layak bukanlah bentuk kemurahan hati pemerintah, melainkan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi.
Masyarakat menegaskan bahwa setiap tahun mereka menjalankan kewajiban membayar pajak dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Karena itu, negara dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan infrastruktur publik berada dalam kondisi aman, layak, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Kasus kemacetan akibat jalan rusak di Betung menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari proyek-proyek besar yang terlihat megah, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan akses jalan yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang menggunakannya setiap hari.
Kini publik menunggu, apakah kritik keras yang menggema dari jalanan Betung akan mendapat respons cepat dari pemerintah, atau justru kembali menjadi keluhan yang tenggelam bersama debu dan lubang jalan yang tak kunjung diperbaiki. (Tim/Red).
