JAKARTA,Hunternews.online – Rencana pelaksanaan latihan dasar militer (latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin. Ia menilai skema pelatihan tersebut berpotensi memboroskan anggaran negara karena sebagian besar biaya justru dialokasikan untuk kegiatan kemiliteran yang tidak berkaitan langsung dengan tugas pengelolaan koperasi.
TB Hasanuddin mengungkapkan bahwa total biaya pelatihan setiap peserta mencapai sekitar Rp45 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan dasar militer selama 30 hari, sementara hanya Rp15 juta dialokasikan untuk pembelajaran substansi koperasi selama 15 hari.
“Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangan pers, Senin (29/6/2026),
Sebagai anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan menjadi mitra kerja Kementerian Pertahanan, TB. Hasanuddin menilai porsi anggaran yang lebih besar untuk latihan militer tidak mencerminkan kebutuhan utama seorang manajer koperasi. Menurutnya, pengelola Kopdes seharusnya dibekali kemampuan manajerial, tata kelola keuangan, pengembangan usaha, pemasaran, hingga pemberdayaan masyarakat.
Ia memperkirakan, apabila skema tersebut diterapkan kepada sekitar 35.476 calon peserta secara nasional, potensi penghematan anggaran negara dapat mencapai triliunan rupiah apabila komponen latihan militer dihapus.
“Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka,” tegasnya.
TB Hasanuddin juga mengusulkan agar pembiayaan pelatihan manajerial calon pengelola Kopdes Merah Putih sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi. Sementara untuk program Kampung Nelayan Merah Putih, pelatihan manajerial dapat didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan sektor yang dibina.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu menghasilkan pengelola koperasi yang profesional tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.
Pernyataan tersebut menambah daftar masukan terhadap implementasi program Kopdes Merah Putih yang menjadi salah satu program strategis pemerintah.
Efektivitas penggunaan anggaran, relevansi materi pelatihan, serta orientasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dinilai harus menjadi prioritas agar tujuan pemberdayaan ekonomi desa dapat tercapai secara optimal.(Tim/Red).
