BOGOR,Hunternews.com – Pemandangan yang mencolok terlihat di sebuah kompleks pergudangan di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan unit motor listrik bermerek Emmo JVX GT berjajar memenuhi area penyimpanan. Sebagian kendaraan tampak berdiri tanpa pelindung memadai, terpapar panas matahari dan hujan dalam waktu yang tidak diketahui secara pasti.
Motor-motor listrik tersebut sejatinya diproyeksikan menjadi armada operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program strategis yang dirancang untuk mendukung distribusi layanan kepada masyarakat. Namun kini, kendaraan-kendaraan itu justru menjadi bagian dari barang bukti dalam perkara dugaan korupsi yang tengah didalami aparat penegak hukum.
Fenomena tersebut menambah daftar panjang proyek pengadaan pemerintah yang berakhir jauh dari tujuan awal. Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang efektif, aset bernilai besar yang semestinya segera dimanfaatkan justru terparkir tanpa fungsi, menunggu kepastian hukum atas dugaan penyimpangan yang menyertainya.
Berdasarkan informasi Kejaksaan Agung pengadaan motor listrik untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis mencapai 21.801 unit dengan nilai anggaran yang diperkirakan menyentuh angka Rp1 triliun. Ribuan unit yang saat ini tersimpan di Sentul merupakan bagian dari keseluruhan pengadaan tersebut dan telah diamankan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan.
Besarnya nilai proyek membuat kasus ini tidak sekadar menjadi persoalan administrasi pengadaan barang dan jasa. Perkara ini menyentuh isu yang lebih mendasar, yakni efektivitas perencanaan program, mekanisme pengawasan anggaran, hingga akuntabilitas penggunaan uang negara.
Di saat pemerintah terus mendorong efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, munculnya dugaan penyimpangan pada proyek bernilai triliunan rupiah tentu memunculkan pertanyaan serius. Bagaimana proses perencanaan dilakukan? Apakah kebutuhan operasional telah dihitung secara matang? Dan sejauh mana pengawasan berjalan ketika proyek tersebut dieksekusi?
Kekecewaan dan Kekhawatiran Warga
Keberadaan ribuan motor listrik yang terus terparkir di kawasan pergudangan Sentul tidak luput dari perhatian warga sekitar. Banyak di antara mereka mengaku sempat meyakini kendaraan-kendaraan tersebut akan segera digunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
AR, salah seorang warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi, mengaku awalnya melihat keberadaan kendaraan itu sebagai tanda bahwa program pemerintah tersebut akan segera berjalan secara luas.
“Awalnya saya kira kendaraan-kendaraan itu mau langsung dipakai buat jalanin armada Program Makan Bergizi Gratis. Apalagi di bodinya jelas-jelas ada logo resmi instansi pemerintah,”ujarnya kepada berbagai media, Minggu (14/6/2026).
“Ya, kami warga di sini otomatis mikirnya program itu bakal langsung jalan besar-besaran dalam waktu dekat. Tapi sekarang malah jadi tanda tanya besar. Kok sudah berbulan-bulan cuma diparkir saja di situ, sama sekali enggak ada aktivitas apa-apa,”tambahnya.
Pandangan serupa disampaikan ED, warga lainnya yang mengaku prihatin melihat kondisi kendaraan yang terus berada di area terbuka tanpa aktivitas operasional.
“Jujur, kami prihatin melihat motor-motor itu terus dibiarkan kepanasan dan kehujanan di area terbuka. Sejak pertama kali diturunkan dari truk pengangkut, sama sekali belum pernah saya lihat motor itu diuji coba atau dipakai jalan,” ungkapnya.
Kekhawatiran warga bukan tanpa alasan. Kendaraan listrik memiliki karakteristik berbeda dibanding kendaraan konvensional. Baterai, sistem kelistrikan, serta sejumlah komponen elektronik memerlukan penyimpanan dan perawatan yang sesuai standar agar kualitasnya tetap terjaga.
Jika kendaraan-kendaraan tersebut dibiarkan terlalu lama tanpa pengoperasian maupun perawatan yang memadai, potensi penyusutan nilai aset menjadi risiko yang sulit dihindari. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian tambahan di luar dugaan penyimpangan yang saat ini sedang diselidiki.
Dari Program Strategis Menjadi Simbol Buruk Tata Kelola
Kasus ini tidak hanya berbicara tentang ribuan unit motor listrik yang mangkrak di gudang. Lebih jauh, peristiwa tersebut menjadi simbol bagaimana sebuah program yang dirancang untuk kepentingan masyarakat dapat kehilangan efektivitas ketika tata kelola anggaran dan pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Setiap proyek pengadaan dalam skala besar seharusnya didahului oleh kajian kebutuhan yang komprehensif, kesiapan operasional yang jelas, serta pengawasan berlapis yang ketat. Tujuannya sederhana: memastikan setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Namun ketika aset bernilai hampir Rp1 triliun berakhir sebagai deretan kendaraan yang tidak bergerak di gudang, publik tentu memiliki alasan kuat untuk mempertanyakan proses yang terjadi di baliknya.
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan mengingat Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Keterlambatan atau terganggunya pelaksanaan program akibat persoalan tata kelola berpotensi mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat sebagai penerima layanan.
Kejaksaan Agung Terus Dalami Dugaan Korupsi
Saat ini Kejaksaan Agung terus melakukan pendalaman terhadap dugaan korupsi yang berkaitan dengan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, termasuk proses pengadaan kendaraan operasional yang kini menjadi sorotan publik.
Penyidik dikabarkan menelusuri berbagai aspek, mulai dari proses pengadaan barang dan jasa, penggunaan anggaran, hingga kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Perhitungan potensi kerugian negara juga terus dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan.
Langkah penyitaan dan pengamanan aset dinilai penting untuk menjaga integritas barang bukti selama proses hukum berlangsung. Namun masyarakat berharap penanganan perkara ini tidak berhenti pada pengamanan kendaraan semata.
Publik menanti pengungkapan menyeluruh mengenai bagaimana proyek bernilai fantastis tersebut direncanakan, dijalankan, diawasi, hingga akhirnya berujung pada penyidikan dugaan korupsi. Transparansi dalam proses hukum menjadi faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola program pemerintah.
Kasus ribuan motor listrik Emmo JVX GT yang kini memenuhi gudang di Sentul menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah program nasional tidak ditentukan oleh besarnya anggaran yang digelontorkan atau banyaknya aset yang dibeli. Ukuran sesungguhnya terletak pada manfaat yang dirasakan masyarakat serta kemampuan negara memastikan setiap anggaran publik dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Ketika ribuan kendaraan bernilai hampir Rp1 triliun hanya menjadi deretan aset tak bergerak di gudang, pertanyaan yang muncul bukan lagi sekadar siapa yang bertanggung jawab, melainkan bagaimana sistem perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran negara dapat membiarkan kondisi tersebut terjadi.(Tim/Red).
