MURATARA,Hunternews.online – Di tengah gempita klaim Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengenai capaian “90 persen jalan mulus”, tragedi maut di Jalur Lintas Sumatera (Jalinsum), Kabupaten Musi Rawas Utara, menjadi tamparan keras terhadap realitas infrastruktur di lapangan. Kecelakaan tragis yang melibatkan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) ALS dan truk pengangkut BBM itu bukan sekadar musibah lalu lintas biasa, melainkan cermin nyata buruknya kualitas jalan yang hingga kini masih mengancam keselamatan masyarakat.
Sebanyak 16 nyawa melayang dalam insiden mengerikan tersebut. Bangkai bus yang hangus menyisakan kerangka besi hitam di tepi Jalinsum, menjadi simbol bisu atas mahalnya harga yang harus dibayar akibat infrastruktur yang diduga gagal dipelihara dengan serius.
Fakta baru yang terungkap dari hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) lanjutan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel bersama Laboratorium Forensik semakin memperkuat dugaan bahwa kerusakan jalan menjadi pemicu utama kecelakaan maut tersebut.
Direktur Lalu Lintas Polda Sumsel, Kombes Pol Maesa Soegriwo, mengungkapkan berdasarkan keterangan saksi kunci yang selamat, kernet bus ALS bernama M. Fadhli, sopir bus berupaya menghindari lubang besar di badan jalan sebelum akhirnya hilang kendali dan masuk ke jalur berlawanan.
“Bus mencoba menghindari lubang jalan yang rusak parah. Namun manuver itu membuat kendaraan masuk ke jalur lawan hingga tabrakan hebat tidak bisa dihindari,” ungkap Kombes Pol Maesa saat berada di lokasi kejadian, Kamis (7/5/2026).
Benturan keras memicu ledakan hebat yang langsung membakar kedua kendaraan. Api melahap seluruh badan bus hanya dalam hitungan menit. Para penumpang tak sempat menyelamatkan diri.
Tragedi ini langsung memunculkan pertanyaan besar terhadap klaim pembangunan infrastruktur yang selama ini digaungkan Pemerintah Provinsi Sumsel. Narasi “90 persen jalan mulus” yang kerap disampaikan Gubernur Sumsel H. Herman Deru kini dinilai bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.
Publik menilai pemerintah terlalu sibuk membangun citra keberhasilan lewat angka statistik, sementara titik-titik jalan kritis yang membahayakan pengguna jalan justru luput dari pengawasan dan penanganan cepat.
Padahal Jalinsum bukan jalan biasa. Jalur ini merupakan urat nadi transportasi dan distribusi logistik Pulau Sumatera yang setiap hari dilintasi kendaraan berat, bus penumpang, hingga angkutan BBM. Kerusakan sekecil apa pun di jalur tersebut seharusnya dianggap sebagai ancaman serius terhadap keselamatan publik.
Fakta bahwa sebuah lubang jalan mampu memicu kecelakaan massal hingga menewaskan belasan orang menjadi bukti bahwa persoalan infrastruktur di Sumsel belum sepenuhnya terselesaikan. Klaim jalan mulus kini terdengar seperti slogan politik yang kehilangan sensitivitas terhadap korban di lapangan.
Saat ini penyelidikan terus dilakukan secara mendalam. Tim Traffic Accident Analysis (TAA) bersama Korlantas Polri diterjunkan untuk menganalisis aspek teknis kecelakaan secara komprehensif, termasuk kondisi jalan, kecepatan kendaraan, hingga kemungkinan unsur kelalaian dalam pengawasan infrastruktur.
Namun bagi masyarakat, persoalannya tidak berhenti pada siapa yang salah saat mengemudi. Publik mulai mempertanyakan tanggung jawab pemerintah terhadap kondisi jalan yang diduga menjadi pemicu utama tragedi.
Berapa banyak lagi nyawa yang harus melayang sebelum kerusakan jalan dianggap sebagai keadaan darurat?
Tragedi Musi Rawas Utara kini menjadi alarm keras bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jalan mulus bukan sekadar angka dalam laporan pembangunan atau bahan pidato politik. Jalan yang aman adalah hak dasar rakyat, hak untuk pulang dengan selamat saat melintas di bumi Sriwijaya.”(Tim/Red)”.
