JAKARTA,Hunternews.online – Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI), sekaligus Praktisi Hukum dan Akademisi, Dr. Suriyanto, Pd., SH., MH., M.Kn., menyampaikan dukungan organisasinya terhadap Komjen Pol. Asep Edi Suheri untuk dipertimbangkan sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada proses pergantian kepemimpinan Polri mendatang.
Menurut Suriyanto, pandangan tersebut didasarkan pada rekam jejak kedinasan Asep Edi Suheri yang, menurutnya, menunjukkan pengalaman di bidang reserse, pemberantasan narkotika, kejahatan siber, serta kepemimpinan kewilayahan.
“PWRI melihat bahwa pembicaraan mengenai calon Kapolri harus diletakkan pada rekam jejak, pengalaman, integritas, kemampuan memimpin, dan kebutuhan institusi Polri menghadapi perkembangan kejahatan modern. Dalam konteks itu, Komjen Pol. Asep Edi Suheri memiliki pengalaman yang patut menjadi bahan pertimbangan,” ujar Dr. Suriyanto dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (19/9/2026).
Rekam Jejak P3GN: 38.194 Tersangka
Salah satu catatan yang disoroti PWRI adalah kiprah Asep Edi Suheri ketika dipercaya memimpin Satgas Penanggulangan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P3GN) Polri.
Berdasarkan pemberitaan resmi Tribratanews Polri, selama periode 21 September 2023 hingga 9 Juli 2024, Satgas P3GN mengungkap 26.048 laporan polisi dan menangkap 38.194 tersangka.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 31.880 tersangka menjalani proses penyidikan, sedangkan 6.314 tersangka mendapatkan proses rehabilitasi karena berstatus sebagai pengguna.
Dalam periode yang sama, aparat menyita barang bukti berupa 4,4 ton sabu, 2.618.471 butir ekstasi, 2,1 ton ganja, 11,4 kilogram kokain, 1,28 ton tembakau gorila, 32,2 kilogram ketamin, 86 gram heroin, serta 16.704.357 butir obat keras.
“Angka 38.194 tersangka dan besarnya barang bukti tersebut merupakan data yang harus dibaca secara proporsional. Itu bukan sekadar slogan, tetapi merupakan angka pengungkapan yang disampaikan secara resmi oleh Polri,” kata Suriyanto.
Namun, Suriyanto menambahkan bahwa keberhasilan operasi kepolisian tidak semata-mata merupakan hasil kerja seorang pejabat.
“Prestasi itu tentu merupakan kerja kolektif seluruh personel dan satuan kerja. Tetapi kemampuan seorang pemimpin dalam mengorganisasi, mengarahkan, dan mempertanggungjawabkan operasi juga merupakan bagian penting dari kepemimpinan,” ujarnya.
Pengalaman di Reserse dan Siber
Suriyanto juga menyoroti pengalaman Asep Edi Suheri di bidang reserse dan kejahatan siber.
Komjen Asep merupakan lulusan Akpol 1994 dan pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk di bidang penyidikan serta kemudian sebagai pimpinan kewilayahan.
Pengalaman di lingkungan reserse dan siber dinilai relevan dengan tantangan keamanan saat ini yang tidak lagi hanya berlangsung secara konvensional.
“Keamanan nasional hari ini menghadapi kejahatan yang bergerak melalui dunia nyata sekaligus dunia digital. Kejahatan narkotika, pencucian uang, perjudian daring, penipuan digital, perdagangan ilegal, propaganda, hingga kejahatan berbasis teknologi membutuhkan pemimpin yang memahami karakter kejahatan lintas ruang,” kata Suriyanto.
Kapolda Metro Jaya Bintang Tiga
Asep Edi Suheri saat ini menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi.
Pada Mei 2026, pangkat Kapolda Metro Jaya dinaikkan menjadi bintang tiga berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/Polri/Tahun 2026. Tribratanews Polri menyebut kenaikan tersebut menjadikan jabatan Kapolda Metro Jaya dipimpin perwira berpangkat Komjen.
Menurut Suriyanto, perkembangan tersebut juga menjadi bagian dari dinamika kelembagaan dalam penataan keamanan wilayah Jakarta.
“Fakta bahwa Kapolda Metro sekarang berpangkat bintang tiga menunjukkan betapa strategisnya posisi tersebut dalam struktur keamanan nasional,” katanya.
Polda Metro Jaya Raih Nugraha Sakanti
Pada momentum Hari Bhayangkara ke-80, Polda Metro Jaya menjadi salah satu satuan Polri yang menerima Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti dari Presiden Prabowo Subianto.
Pemberian tanda kehormatan tersebut ditetapkan melalui keputusan presiden dan diberikan kepada sejumlah satuan Polri yang dinilai berjasa bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Polda Metro Jaya termasuk di antara penerimanya.
Asep sendiri menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Polda Metro Jaya, bukan prestasi personal seorang Kapolda. Ia juga menekankan pentingnya pelayanan yang profesional, humanis, penegakan hukum yang adil, dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Bagi PWRI, sikap tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai model kepemimpinan Polri.
Penanganan Narkoba di Jakarta
Di bawah kepemimpinan Asep sebagai Kapolda Metro Jaya, pemberantasan narkotika juga menjadi salah satu agenda penegakan hukum.
Polri melaporkan bahwa sepanjang Januari hingga Juni 2026, Polda Metro Jaya bersama jajaran mengungkap 3.809 laporan polisi dengan 5.196 tersangka dalam perkara narkotika dan obat keras berbahaya.
Dari jumlah tersebut, polisi mencatat 19 tersangka sebagai produsen, 1.914 pengedar, dan 3.263 pengguna. Barang bukti yang diamankan disebut mencapai 17,45 ton dan pengungkapan tersebut diperkirakan mencegah potensi penyalahgunaan terhadap sekitar 15,9 juta jiwa.
“Ini memperlihatkan bahwa pemberantasan narkoba tetap menjadi pekerjaan berkelanjutan. Yang penting bukan hanya jumlah tersangka, tetapi juga bagaimana jaringan, pengendali, aliran dana, dan aset hasil kejahatan dapat ditelusuri,” kata Suriyanto.
Pendekatan Humanis terhadap Pelajar
Catatan lain yang disoroti PWRI adalah pendekatan pencegahan terhadap persoalan pelajar.
Pada 17 September 2026, Polda Metro Jaya menggagas Program Bapak Asuh, Ibu Asuh, dan Sahabat Pelajar di Balai Sarbini, Jakarta Selatan.
Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat Sekolah (FKPMS) yang sebelumnya dikembangkan di 11 sekolah di Jakarta.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat komunikasi antara polisi, sekolah, orang tua, dan pelajar serta melakukan deteksi dini terhadap persoalan seperti perundungan, kekerasan, tawuran, dan berbagai pengaruh negatif terhadap siswa.
“Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa fungsi kepolisian tidak hanya berbicara mengenai penindakan setelah kejahatan terjadi. Pencegahan dan membangun komunikasi dengan generasi muda juga sangat penting,” ujar Suriyanto.
Pengalaman dalam Nusantara Cooling System
Suriyanto juga mencatat pengalaman Asep Edi Suheri sebagai pimpinan Operasi Nusantara Cooling System (NCS) dalam menghadapi dinamika politik menjelang Pemilu 2024.
Polri ketika itu menjalankan NCS dengan pendekatan preemtif dan preventif untuk mengantisipasi konflik sosial, polarisasi, disinformasi, serta persoalan yang dapat mengganggu stabilitas selama tahapan pemilu.
Menurut Suriyanto, pengalaman tersebut relevan dengan kebutuhan menjaga institusi kepolisian agar tetap menjalankan tugas berdasarkan hukum dan kepentingan masyarakat.
“Polri harus mampu berdiri di atas semua kepentingan politik praktis. Pengalaman dalam menjaga situasi tetap kondusif dan mencegah konflik sosial merupakan bagian dari rekam jejak yang dapat dipertimbangkan,” katanya.
PWRI: Regenerasi Kepemimpinan Harus Berbasis Rekam Jejak
Suriyanto mengatakan, masa depan Polri membutuhkan kepemimpinan yang mampu menghadapi perubahan karakter kejahatan.
Menurut dia, tantangan kepolisian ke depan tidak hanya menyangkut kejahatan konvensional, tetapi juga narkotika, kejahatan siber, perdagangan manusia, perjudian daring, pencucian uang, kejahatan ekonomi, konflik sosial, serta perlindungan kelompok rentan dan anak.
“Polri membutuhkan kepemimpinan yang mempunyai pengalaman lintas bidang. Pengalaman reserse, siber, narkotika, kewilayahan dan kemampuan membangun komunikasi dengan masyarakat merupakan modal yang penting,” ujarnya.
Suriyanto menegaskan bahwa PWRI memandang proses penentuan Kapolri harus tetap mengikuti mekanisme konstitusional dan kewenangan Presiden serta DPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dukungan PWRI kepada Komjen Asep Edi Suheri merupakan sikap organisasi berdasarkan penilaian kami terhadap rekam jejak yang tersedia. Namun keputusan mengenai siapa yang akan menjadi Kapolri merupakan kewenangan sesuai mekanisme ketatanegaraan,” tegasnya.
PWRI Tekankan Profesionalisme dan Keterbukaan
Sebagai organisasi profesi wartawan, Suriyanto mengatakan PWRI juga menempatkan keterbukaan informasi dan hubungan antara kepolisian dengan pers sebagai salah satu aspek penting.
Menurutnya, institusi kepolisian membutuhkan komunikasi publik yang transparan, profesional, dan tidak menghambat fungsi kontrol pers.
“Polisi dan wartawan memiliki ruang kerja yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama berhubungan dengan kepentingan publik. Pers membutuhkan akses informasi, sedangkan Polri membutuhkan komunikasi publik yang akurat. Hubungan tersebut harus dibangun berdasarkan profesionalisme dan saling menghormati,” katanya.
Suriyanto menambahkan, penghargaan terhadap kebebasan pers harus berjalan seiring dengan penegakan hukum yang objektif.
“Polri tidak boleh anti kritik. Kritik yang berbasis fakta justru dapat menjadi bagian dari mekanisme kontrol publik,” ujarnya.
Dukungan Disertai Catatan Kritis
PWRI, lanjut Suriyanto, tidak ingin dukungan terhadap seorang figur dipahami sebagai pemberian cek kosong.
“Dukungan bukan berarti tanpa kritik. Siapa pun yang nantinya memimpin Polri harus tetap diawasi masyarakat, pers, DPR, lembaga pengawas, dan mekanisme hukum. Ketika ada kekurangan, kritik harus tetap diberikan,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa ukuran keberhasilan Kapolri bukan hanya jumlah perkara yang diungkap atau jumlah tersangka yang ditangkap.
“Ukuran keberhasilan Polri juga mencakup kualitas pelayanan publik, penghormatan terhadap hukum dan HAM, profesionalisme anggota, transparansi, akuntabilitas, pemberantasan korupsi, serta kemampuan menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Suriyanto.
Pada akhirnya, PWRI menyatakan dukungannya terhadap Komjen Pol. Asep Edi Suheri untuk dipertimbangkan dalam proses pergantian Kapolri, dengan tetap menyerahkan keputusan akhir kepada mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
“Bagi kami, yang terpenting adalah bagaimana Polri ke depan semakin profesional, humanis, transparan, tegas terhadap kejahatan, tetapi tetap tunduk pada hukum. Rekam jejak setiap kandidat harus diuji secara terbuka. Komjen Asep Edi Suheri, menurut penilaian PWRI, memiliki sejumlah pengalaman dan capaian yang layak menjadi bagian dari pembahasan tersebut,” pungkas Dr. Suriyanto.(Tim/Red).
