JAKARTA,Hunternews.online – Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras yang menyasar langsung institusi penegak hukum, baik TNI maupun Polri. Dalam pernyataan tegas yang viral di ruang publik, kepala negara menyoroti maraknya praktik tambang ilegal di sektor migas dan batubara, serta menjamurnya perkebunan ilegal yang dinilai berlangsung tanpa pengawasan efektif aparat di lapangan.
Kritik tersebut tidak sekadar teguran administratif, melainkan menjadi sinyal serius atas lemahnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum di tingkat operasional. Dalam pidatonya pada Senin (23/3/2026), Prabowo mempertanyakan secara terbuka efektivitas struktur komando teritorial dan kepolisian dalam mendeteksi aktivitas ilegal berskala besar.
“Saya tanyakan kepada Panglima TNI dan Kapolri kamu usut! Bagaimana ada tambang ilegal, Babinsa tidak tahu, Danramil tidak tahu, Kodim tidak tahu, Korem tidak tahu dan kepolisian tidak tahu. Untuk apa kita punya pejabat seperti itu kalau dia tidak tahu atau tidak mau tahu?” ujar Prabowo dengan nada tinggi.
Indikasi Pembiaran Sistematik
Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran serius adanya dugaan pembiaran yang bersifat sistematik di tubuh aparat penegak hukum. Presiden menilai persoalan tambang ilegal dan penguasaan lahan tanpa izin tidak lagi sekadar persoalan teknis, melainkan telah menjelma menjadi krisis integritas institusi.
Sebagai mantan perwira tinggi militer, Prabowo juga menegaskan tanggung jawab moralnya untuk mendorong pembenahan internal, khususnya di lingkungan TNI. Ia juga menuntut langkah serupa dari kepolisian.
Sorotan utama diarahkan pada sejumlah sektor krusial:
Migas dan Batubara: Aktivitas sumur minyak ilegal yang kerap memicu kebakaran serta merugikan negara, namun tetap beroperasi tanpa penindakan signifikan.
Perkebunan Ilegal: Ribuan hektare lahan negara dikuasai secara melawan hukum tanpa kontribusi terhadap penerimaan negara, tetapi belum tersentuh penegakan hukum tegas.
Tuntutan Aksi Nyata
Tidak berhenti pada kritik, Presiden secara eksplisit menuntut langkah konkret dari aparat. Ia menegaskan pentingnya reformasi internal yang menyeluruh dan tidak sekadar formalitas laporan.
“Polisi harus beresin diri sendiri, saya alumni TNI, TNI juga harus beresin diri sendiri. Kita harus fair,” tegasnya.
Pernyataan ini dipandang sebagai pesan kuat bahwa praktik hukum yang selama ini dinilai “tajam ke bawah, tumpul ke atas” tidak akan lagi ditoleransi. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo menargetkan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berorientasi pada perlindungan sumber daya alam nasional.
Realita di Lapangan: Kritik Publik Menguat
Meski demikian, sejumlah kalangan menilai pernyataan Presiden belum sepenuhnya diikuti dengan implementasi konkret di lapangan. Di berbagai daerah, praktik ilegal seperti illegal mining, illegal drilling, ilegal refinery, distribusi BBM ilegal hingga perkebunan tanpa izin dilaporkan masih berlangsung.
Minimnya penindakan tegas dari aparat di tingkat bawah memunculkan persepsi publik bahwa kritik Presiden sejauh ini masih bersifat normatif dan belum menyentuh akar persoalan. Ketiadaan langkah represif yang konsisten dinilai berpotensi melemahkan pesan reformasi yang disampaikan.
Situasi ini menjadi ujian awal bagi komitmen pemerintahan Prabowo dalam membenahi sektor penegakan hukum, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Jika tidak diikuti dengan tindakan nyata, kritik keras tersebut berisiko menjadi sekadar retorika di tengah kompleksnya persoalan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. (Tim/Red).
