JAKARTA,Hunternews.online – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang beberapa kali menegaskan bahwa penggunaan anggaran negara untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah yang tepat kembali memantik perdebatan di ruang publik. Di tengah besarnya alokasi anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah, sejumlah kalangan mempertanyakan sejauh mana efektivitas belanja negara tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat.
Sorotan tajam itu disampaikan pengamat politik dan hukum, Syukur Mandar, yang mengkritisi logika pemerintah dalam membangun narasi pembenaran terhadap Program MBG. Menurutnya, perdebatan mengenai MBG tidak seharusnya berhenti pada dikotomi antara “memberi makan rakyat” atau “mencegah korupsi”, melainkan harus menyentuh aspek yang lebih mendasar, yakni efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam keterangannya, Syukur Mandar menanggapi dua pernyataan Presiden yang kerap disampaikan dalam berbagai kesempatan, yakni, “Di mana salahnya jika uang negara digunakan untuk memberi makan rakyat?” serta pernyataan bahwa “Daripada uang dikorupsi, lebih baik dipakai untuk Program MBG.”
Menurut Syukur, kedua narasi tersebut tidak menjawab pertanyaan mendasar mengenai bagaimana struktur anggaran MBG disusun dan seberapa besar manfaat riil yang benar-benar diterima masyarakat.
“Pertanyaan sederhana saya, emang masyarakat mau makan kaos kaki? Makan semir? Makan laptop? Atau makan motor trail? Ya tentu tidak. Yang dibutuhkan masyarakat adalah makanan bergizi, bukan dominasi belanja pengadaan,” ujar Syukur Mandar dalam video unggahannya beredar di berbagai Platform Media Sosial, Selasa (21/7/2026).
Ia menilai, substansi kritik terhadap MBG bukanlah menolak upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat, melainkan mempertanyakan proporsi belanja yang dinilai terlalu besar mengalir ke sektor pengadaan barang, logistik, operasional, serta berbagai fasilitas penunjang dibandingkan nilai makanan yang benar-benar diterima penerima manfaat.
Struktur Anggaran Jadi Sorotan
Syukur Mandar mengulas besarnya anggaran Program MBG yang mencapai sekitar Rp335 triliun. Menurutnya, publik perlu mengetahui secara transparan bagaimana komposisi penggunaan dana tersebut agar tidak muncul persepsi bahwa sebagian besar anggaran justru habis pada rantai pengadaan.
Ia menyebut, berdasarkan perhitungan yang ia rujuk, nilai makanan yang benar-benar dikonsumsi penerima manfaat diperkirakan hanya berkisar Rp7.000 hingga Rp8.000 per porsi, sementara komponen anggaran lainnya digunakan untuk kebutuhan operasional, distribusi, kendaraan, peralatan, perlengkapan, infrastruktur, hingga perangkat teknologi.
“Dari Rp335 triliun itu, Pak Presiden, yang benar-benar masuk ke perut ibu hamil dan anak-anak penerima MBG hanya sekitar Rp7.000 sampai Rp8.000 per porsi. Selebihnya terserap untuk pengadaan dan operasional. Inilah yang seharusnya dijelaskan secara terbuka kepada publik,” katanya.
Menurutnya, transparansi mengenai rincian belanja menjadi penting agar masyarakat dapat menilai apakah desain program tersebut telah memenuhi prinsip efisiensi sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola keuangan negara.
Efektivitas APBN Menjadi Ukuran
Syukur menegaskan bahwa kritik terhadap MBG tidak boleh dipersepsikan sebagai penolakan terhadap program pemenuhan gizi nasional. Sebaliknya, ia menilai kritik merupakan bagian dari pengawasan publik terhadap penggunaan uang negara dalam jumlah yang sangat besar.
Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah APBN berasal dari pajak dan sumber penerimaan negara lainnya yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
“Yang dipersoalkan bukan tujuan programnya. Tujuan meningkatkan gizi anak tentu baik. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah desain anggarannya sudah efisien, apakah manfaat terbesar benar-benar diterima rakyat, atau justru sebagian besar terserap pada rantai pengadaan,” ujarnya.
Pemerintah Didorong Perkuat Transparansi
Syukur juga meminta pemerintah tidak hanya membangun narasi bahwa MBG merupakan bentuk keberpihakan kepada rakyat, tetapi juga menunjukkan data yang transparan mengenai efektivitas pelaksanaan program tersebut, termasuk rincian penggunaan anggaran, mekanisme pengadaan, pengawasan, hingga evaluasi manfaat yang diterima masyarakat.
Ia menilai keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program strategis nasional yang menggunakan dana APBN dalam jumlah besar.
Menurutnya, apabila pemerintah mampu membuktikan bahwa sebagian besar anggaran benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, maka kritik publik akan terjawab dengan sendirinya melalui data, bukan sekadar narasi politik.
Di sisi lain, berbagai kalangan juga menilai bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG harus dilakukan secara ketat agar prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi tetap terjaga.
Dengan besarnya nilai anggaran yang dialokasikan, program tersebut dinilai perlu diawasi secara berkelanjutan oleh lembaga pengawas, aparat penegak hukum, serta masyarakat guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan manfaat utamanya benar-benar dirasakan oleh penerima sasaran.(Tim/Red).
