JAKARTA,Hunternews.online – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penegakan hukum di lingkungan Polri harus berjalan sesuai aturan, tanpa penyalahgunaan kewenangan dan tanpa perlindungan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum, termasuk apabila melibatkan anggota internal kepolisian.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri tidak dibangun dengan menutupi kesalahan, melainkan melalui keberanian mengungkap kebenaran, transparansi, serta komitmen menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026), saat memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik yang ditangani Bareskrim Polri.
“Kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa,” tegas Suyudi.
Dalam pemaparan tersebut, Kapolri mengungkapkan bahwa penyidik telah menetapkan empat orang tersangka berinisial LSP, SU, EH, dan AS. Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian perkara yang berkaitan dengan penyadapan sejumlah nomor telepon sepanjang 2025 hingga 2026.
Penyidik juga mendalami dugaan pemberian perintah penyadapan tanpa prosedur permohonan resmi, pemasukan nomor target tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan, hingga dugaan penghapusan data elektronik pada sistem LIMS dan PenLink X (PLX).
Selain itu, penyidik turut menelusuri dugaan pembubaran grup WhatsApp yang disebut digunakan untuk menyampaikan perintah penghapusan data.
Untuk mengungkap perkara tersebut, Bareskrim Polri telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli, termasuk ahli teknologi informasi dan ahli pidana. Sejumlah barang bukti juga telah disita, mulai dari telepon genggam, komputer, laptop, perangkat penyimpanan data, hingga dokumen dan log aktivitas penyadapan.
Kapolri menegaskan seluruh proses penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Ia juga menegaskan bahwa kehormatan institusi kepolisian tidak boleh dijadikan alasan untuk melindungi kepentingan pihak tertentu. Sebaliknya, institusi justru harus berani membersihkan diri apabila ditemukan dugaan penyimpangan di dalam tubuhnya sendiri.
“Kehormatan sebuah institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, tetapi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran, bukan dengan melindungi kepentingan, melainkan dengan menjaga keadilan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Suyudi juga mengapresiasi pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI atas perhatian, masukan, serta pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Polri.
Menurutnya, pengawasan merupakan bagian penting dalam memastikan setiap kewenangan kepolisian tidak melampaui batas hukum.
“Hukum akan kehilangan wibawanya apabila penegaknya tidak bersedia tunduk pada hukum yang sama,” tegasnya.
Terkait dugaan tindak pidana makar, Kapolri menjelaskan bahwa Polri melakukan penyelidikan secara terpisah. Ia menegaskan, temuan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana makar. Dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum tersendiri.
Menutup penyampaiannya, Kapolri mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Kekuasaan tidak boleh digunakan untuk melindungi kepentingan pribadi maupun kelompok, apalagi mengabaikan prinsip keadilan.
Pesan Kapolri jelas, tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, tidak boleh ada kewenangan yang disalahgunakan, dan tidak boleh ada kesalahan yang sengaja ditutupi demi menjaga citra institusi.
Sebab, kepercayaan publik hanya dapat dipulihkan melalui keberanian menegakkan kebenaran, keterbukaan, dan keadilan yang berlaku bagi semua pihak tanpa pengecualian.(Tim/Red).
