JAKARTA,Hunternews.online – Gelombang protes keras kembali mengguncang ibu kota. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di pusat ibu kota, dimulai dari kawasan Sudirman (Dukuh Atas) dan berlanjut dengan long march melewati Bundaran HI, Jalan Thamrin, hingga kawasan Istana Negara di Jakarta.
Di bawah terik matahari, suara penolakan terhadap kebijakan pemerintah menggema, menuntut keadilan sosial dan prioritas pembangunan yang waras. Salah satu sorotan tajam dalam aksi ini mengarah pada program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai dijalankan dengan mengorbankan sektor penting lainnya, pendidikan.
Aksi yang berlangsung tertib namun sarat ketegangan ini membawa tiga tuntutan utama:
1. Turunkan harga kebutuhan pokok!
2. Ciptakan lapangan kerja yang layak dan berkeadilan.
3. Hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengabaikan persoalan mendasar rakyat!
Pendidikan Bukan Mitos, Investasi Harus Nyata
Di tengah kerumunan massa yang membawa berbagai poster kritik sosial seperti “Bunuh Kelas Menengah, That’s How Nations Fail” dan “Maling Berkedok Gizi”, hadir pula kalangan akademisi yang menyuarakan keresahan serupa. Ranty Yustina Dewi, dosen Institut Kesenian Jakarta (IKJ) yang ikut turun ke jalan, menyampaikan orasi kritis mengenai bagaimana dunia pendidikan saat ini sedang dipertaruhkan.
“Kalau pendidikan itu belum dianggap sebagai sesuatu yang penting, lupain sajalah negara yang besar. Lupain saja bangsa Indonesia yang falsafahnya ada di Pancasila. Itu lupain aja, itu semua hanya mitos!,” ujar Ranty dengan nada tajam kepada berbagai media di sela-sela aksi, Sabtu (18/7/2026).
Menurut Ranty, alokasi energi dan anggaran negara saat ini mengalami disorientasi yang parah. Ia menegaskan bahwa negara seharusnya melakukan investasi besar-besaran pada kualitas manusia melalui sektor pendidikan, bukan malah terjebak pada program-program populis yang sarat akan masalah operasional.
“Kita harusnya investasi besar-besaran di pendidikan, bukan malah… saya enggak tahu ya, terlalu banyak distraction (pengalihan) yang enggak perlu-perlu,” kritiknya.
Soroti Potensi Penyelewengan dan Beban Sektor Pendidikan
Lebih lanjut, Ranty menyoroti laporan-laporan di lapangan mengenai karut-marut implementasi program gizi tersebut. Karut-marut ini dinilai tidak hanya menguras anggaran, tetapi juga membuka celah korupsi baru sementara kualitas pendidikan dibiarkan merosot.
“Karena akhirnya ketahuan juga bahwa ada penyelewengan di sana-sini. Dan itu levelnya sudah… sepertinya sudah hit another level kejahatannya di bagian itu. Sementara itu, dunia pendidikan berkorban untuk kelangsungan BGN (Badan Gizi Nasional),” cecar Ranty secara kritis.
Massa aksi menegaskan bahwa mereka tidak menolak pemenuhan gizi anak-anak bangsa, namun menolak keras jika program tersebut dijadikan tameng anggaran yang mengabaikan kesejahteraan guru, fasilitas sekolah yang rusak, dan mahalnya biaya akses pendidikan tinggi.
Pemerintah Jangan ‘Denial’
Aksi Aliansi Perempuan Indonesia ini menjadi alarm keras bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Narasi yang dibangun oleh massa bukan lagi sekadar meminta pergantian kekuasaan, melainkan desakan nyata agar penguasa membuka telinga dan mata terhadap realitas mencekik yang dihadapi masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Bagi saya, Prabowo dan Gibran, saya tidak minta mereka bubar jalan, mereka turun, tidak. Tapi, introspeksi dan dengerin kita! Jangan denial (menolak kenyataan). Sudah cukup! Kami masih ingin perbaikan dan hidup yang lebih baik di Indonesia,” tutup Ranty mengakhiri pernyataannya.
Aksi ditutup dengan komitmen dari Aliansi Perempuan Indonesia bahwa mereka akan terus mengawal kebijakan anggaran ini. Mengutip seruan lantang dari orator aksi di akhir kegiatan, “Ketika kita ditekan, maka kita akan semakin… MELAWAN!”.(Tim/Red).
