JAKARTA,Hunternews.online – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, menegaskan pentingnya DPR RI mengambil sikap tegas dalam menjaga dan mengawal produk undang-undang yang telah dihasilkan bersama pemerintah. Menurutnya, kewibawaan hukum harus dijaga, terutama ketika keputusan lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menggunakan undang-undang sebagai landasan hukum.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan di tengah perhatian publik terhadap putusan MK dan MA dalam perkara yang berkaitan dengan persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Adian menegaskan bahwa undang-undang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan dua produk utama DPR yang harus dijaga kehormatan serta kewibawaannya.
“Ketika MK dan MA mengambil keputusan berdasarkan undang-undang, maka DPR punya kepentingan langsung untuk menjaga produk hukumnya sendiri. DPR harus memastikan produk hukum itu dihormati, ditaati, dan bernilai,” tegas Adian dalam diskusi lintas Fraksi di Gedung DPR RI, Selasa (10/11/2026).
Ia menilai kepastian hukum merupakan fondasi penting bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, menurut Adian, kepastian hukum memiliki kontribusi signifikan terhadap iklim perekonomian.
” salah satu kunci utama kepastian hukum adalah ketika produsen undang-undang mampu memastikan bahwa aturan yang dibuatnya dijaga dan ditegakkan. Dari pertimbangan itu, DPR harus berani mengambil sikap tegas atas masalah yang sedang dihadapi bangsa saat ini,” lanjutnya.
Adian juga mengungkapkan bahwa komunikasi dan konsolidasi politik lintas fraksi di DPR RI terus berlangsung. Pembahasan dilakukan secara informal maupun melalui pertemuan khusus untuk merumuskan langkah konkret dalam menggunakan hak dan kewenangan konstitusional DPR.
“Diskusi tajam lintas fraksi sedang berjalan. Arahnya jelas, bagaimana DPR akan menggunakan hak-hak serta kewenangan konstitusionalnya untuk menyikapi persoalan ini,” pungkasnya.
Pernyataan Adian tersebut menegaskan bahwa DPR tidak hanya berperan sebagai pembentuk undang-undang, tetapi juga memiliki tanggung jawab menjaga konsistensi, kepastian, dan kewibawaan produk hukum yang telah dihasilkan.
Di tengah polemik hukum yang menjadi perhatian masyarakat, publik kini menantikan bagaimana DPR menggunakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya dalam menyikapi persoalan tersebut.(Tim/Red).
