JAKARTA,Hunternews.online – Setelah jutaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sempat “dikeluarkan” dari sistem tanpa pamit, pemerintah dan DPR akhirnya duduk bersama bukan untuk mencegah, tapi untuk merapikan kekacauan yang sudah terlanjur terjadi.
Dalam rapat konsultasi DPR dengan pemerintah, Senin (9/2/2026), lima poin kesepakatan diumumkan. Isinya terdengar manis, tetapi datang setelah kegaduhan nasional, antrean rumah sakit, dan kegelisahan rakyat miskin yang tiba-tiba dianggap “sehat secara administrasi”.
“Dalam tiga bulan ke depan semua layanan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, seolah negara baru menyadari bahwa sakit tidak bisa menunggu validasi data.
Kesepakatan kedua, pemerintah bersama Kemensos, pemda, BPS, dan BPJS Kesehatan akan memutakhirkan data desil. Sebuah pekerjaan rutin yang ironisnya baru dianggap mendesak setelah jutaan warga mendadak “menghilang” dari sistem jaminan kesehatan.
Ketiga, pemerintah dan DPR sepakat memaksimalkan anggaran agar tepat sasaran. Pernyataan ini terasa seperti pengakuan terselubung bahwa selama ini anggaran belum sepenuhnya tepat sasaran, tetapi tetap berjalan tanpa rem.
Keempat, BPJS Kesehatan diminta aktif memberi notifikasi jika terjadi penonaktifan. Artinya, selama ini peserta PBI dicoret diam-diam tanpa SMS, tanpa surat, tanpa empati.
Terakhir, pemerintah dan DPR sepakat memperbaiki tata kelola jaminan kesehatan menuju satu data tunggal. Sebuah janji klasik yang sudah berulang kali diucapkan, tetapi selalu kandas di lapangan.
Rapat tersebut dihadiri jajaran elite negara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS, hingga Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. Lengkap. Serius. Formal. Tapi tetap terlambat.
Pertanyaannya bukan lagi “apakah kesimpulan ini disetujui?”, melainkan “mengapa rakyat harus terlebih dahulu dikorbankan agar negara mau berbenah?”
Sengkarut PBI BPJS Kesehatan menunjukkan satu hal: negara baru bergerak cepat ketika masalah sudah menjadi skandal. Sementara rakyat miskin, sekali lagi, diminta bersabar menunggu negara selesai merapikan data, anggaran, dan ego birokrasi. (Tim/Red).
