Foto: Ilustrasi
Editorial
Oleh: Pimpinan Hunternews.online
Edisi: Senin, 23 Maret 2026
Hunternews.online – Ada yang terasa janggal dalam cara pemerintah memaknai “efisiensi anggaran.” Di atas kertas, efisiensi terdengar seperti kebijakan bijak, menghemat, merapikan, dan memastikan setiap rupiah bekerja maksimal.
Namun dalam praktiknya, yang terjadi justru sebaliknya, anggaran dipangkas di sana-sini, tetapi defisit APBN dan APBD di berbagai daerah malah kian menganga.
Lalu publik pun bertanya, ini efisiensi, atau sekadar ilusi penghematan?
Pemerintah tampaknya terlalu percaya diri dengan jurus klasik: memangkas belanja tanpa membenahi struktur.
Program-program yang langsung menyentuh masyarakat sering kali jadi korban pertama. Anggaran pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, hingga program sosial dipreteli dengan alasan efisiensi. Ironisnya, belanja yang tidak produktif justru tetap aman, seolah kebal terhadap logika penghematan.
Di sinilah letak salah kaprah itu, efisiensi dipersempit hanya menjadi “pemotongan anggaran,” bukan “optimalisasi penggunaan anggaran.”
Akibatnya bisa ditebak. Ketika belanja produktif ditekan, roda ekonomi daerah melambat. Pendapatan daerah yang bergantung pada aktivitas ekonomi ikut menurun. Pajak seret, retribusi tak maksimal, investasi lesu. Ujungnya? Defisit melebar, bukan mengecil.
Lebih ironis lagi, di tengah narasi efisiensi, sejumlah pos belanja yang sarat kepentingan justru tetap gemuk. Perjalanan dinas yang sulit dilacak urgensinya, proyek-proyek yang minim dampak nyata, hingga belanja birokrasi yang terus membengkak, semuanya seolah luput dari pisau “efisiensi.”
Publik pun semakin paham, yang dipangkas bukan pemborosan, tapi justru kebutuhan.
Di tingkat daerah, situasinya bahkan lebih mengkhawatirkan. Banyak pemerintah daerah gagap menerjemahkan kebijakan pusat.
Efisiensi dijalankan tanpa perencanaan matang, sekadar mengikuti instruksi tanpa memahami dampaknya. Akibatnya, APBD kehilangan daya dorong, sementara defisit terus menumpuk seperti utang yang tak pernah benar-benar diselesaikan.
Kondisi ini memperlihatkan satu hal penting: masalah kita bukan kekurangan anggaran, tetapi kegagalan mengelola anggaran.
Efisiensi sejati seharusnya berangkat dari evaluasi menyeluruh, mana yang produktif, mana yang hanya menjadi beban. Mana yang berdampak langsung pada masyarakat, dan mana yang sekadar memperpanjang rantai birokrasi. Tanpa keberanian melakukan reformasi ini, istilah efisiensi hanya akan menjadi jargon kosong yang menyesatkan.
Pada akhirnya, rakyatlah yang harus menanggung akibatnya. Layanan publik menurun, pembangunan tersendat, dan kesempatan ekonomi menyempit.Sementara itu, pemerintah tetap berbicara tentang efisiensi, sebuah kata yang semakin lama semakin kehilangan makna.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kita patut khawatir: jangan-jangan yang sebenarnya sedang “dihemat” bukan anggaran, melainkan masa depan.
Penulis: Pimpinan Hunternews.online
#Editorial
#Opini_Publik
#Sorot_Media
