MUSI BANYUASIN,Hunternew.online – Pengusutan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengalihan dan penguasaan tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Muba kembali menetapkan tersangka baru berinisial A alias IB, yang diketahui bernama Aswandi alias Iwan Bawang.
Penetapan tersebut merupakan pengembangan perkara setelah sebelumnya penyidik menetapkan satu tersangka, yakni mantan Lurah Serasan Jaya. Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan penguasaan tanah yang tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Muba berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 09 Tahun 2009.
Kepala Kejaksaan Negeri Muba, Kiki Yonata, S.H., M.H., didampingi Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Zit Muttaqin, S.H., M.H., dan Kasi Intelijen Mayorudin Febri, S.H., menyampaikan bahwa penetapan tersangka dilakukan pada Senin (9/11/2026), sekitar pukul 13.00 WIB.
Kiki menegaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik mengantongi alat bukti yang cukup melalui serangkaian proses penyidikan, termasuk pemeriksaan puluhan saksi dan penyitaan dokumen.
“Penetapan tersangka ini dilakukan setelah Tim Penyidik memperoleh alat bukti yang cukup, dengan memeriksa sebanyak 50 orang saksi dan melakukan penyitaan dokumen-dokumen terkait perkara tersebut sebanyak 88 item,” ungkap Kiki kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Diduga Kuasai Aset Pemkab dan Jual 23 Unit Rumah
Dalam konstruksi perkara, penyidik mengungkap dugaan keterlibatan tersangka A alias IB selaku Direktur PT Pancaroba Pagar Gunung dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah yang berdasarkan sertifikat merupakan aset Pemerintah Kabupaten Muba.
Tersangka diduga melakukan pembelian lahan dengan menggunakan dasar Surat Pengakuan Hak atas nama Marzikum tahun 2015 seluas satu hektare. Namun, penyidik menyebut transaksi tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu memastikan status dan keabsahan tanah melalui Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Muba.
Penyidik juga mengungkap bahwa tersangka sebelumnya telah membangun Perumahan Villa Pancaroba dan Perumahan Pancaroba Golden City dengan perizinan pembangunan. Akan tetapi, terhadap lahan yang menjadi objek perkara saat ini, penyidik menyatakan tidak menemukan izin sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.
Lebih jauh, lahan tersebut diduga telah dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan dan diperjualbelikan kepada masyarakat sebanyak 23 unit rumah.
Padahal, berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 09 Tahun 2009 serta pencatatan aset pemerintah daerah, tanah tersebut merupakan milik Pemerintah Kabupaten Muba.
“Tersangka diduga menggunakan dokumen pengakuan hak atas tanah sebagai dasar penguasaan lahan yang berdasarkan sertipikat dan pencatatan aset merupakan milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Tanah tersebut kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan dan penjualan 23 unit rumah kepada masyarakat,” jelas Kiki.
Kerugian Negara Tembus Rp4,88 Miliar
Dugaan penyimpangan tersebut bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan maupun sengketa penguasaan lahan. Perkara ini telah menyeret potensi kerugian keuangan negara hingga miliaran rupiah.
Berdasarkan hasil audit Auditor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 04/LHA/L.6/H.IV.1/09/2026 tertanggal 8 September 2026, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp4.881.867.000.
Nilai tersebut dihitung berdasarkan luas tanah yang dikuasai PT Pancaroba Pagar Gunung seluas 9.091 meter persegi dikalikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp537.000 per meter persegi.
Angka tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut aset publik yang seharusnya tercatat, terjaga, dan dimanfaatkan sesuai ketentuan hukum.
Langsung Ditahan, Terancam Hukuman 20 Tahun
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Aswandi alias Iwan Bawang langsung ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 9 November 2026.
Penahanan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu selama 20 hari, terhitung sejak 9 November hingga 28 November 2026.
Tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Subsider Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.
Ancaman pidana yang dikenakan berupa penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun serta denda sesuai ketentuan kategori pidana yang berlaku.
Kiki menegaskan, Kejari Muba berkomitmen menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi penegakan hukum.
“Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin akan terus memberikan perkembangan informasi secara berkala mengenai penanganan perkara ini kepada rekan-rekan media dan masyarakat sebagai wujud transparansi penegakan hukum,” tegasnya.
Aswandi Berteriak Minta Keadilan
Di tengah proses penahanan, Aswandi menyampaikan protes sekaligus permohonan keadilan saat digiring keluar dari Kantor Kejari Muba menuju mobil tahanan.
Di hadapan awak media dan aparat penegak hukum, ia berulang kali menyatakan bahwa dirinya membeli tanah tersebut dengan itikad baik.
“Saya beli. Saya beli. Saya beli tanah beritikad baik, tempat belinya ada. Saya minta keadilan. Para penegak hukum, saya minta keadilan, Allahu Akbar, Allahu Akbar,” ucapnya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari dinamika perkara yang kini memasuki tahap penuntutan setelah penetapan dan penahanan tersangka. Meski demikian, pembuktian atas dugaan tindak pidana tetap harus dilakukan melalui proses hukum yang berlaku.
Publik Menanti Pengusutan Menyeluruh
Berkembangnya perkara ini menjadi ujian penting bagi penegakan hukum sekaligus pengamanan aset Pemerintah Kabupaten Muba.
Publik tentu tidak hanya menunggu proses hukum terhadap pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga mengharapkan penyidik mengungkap secara menyeluruh bagaimana proses pengalihan, penguasaan, pemanfaatan, hingga pembangunan perumahan di atas tanah yang tercatat sebagai aset pemerintah daerah dapat terjadi.
Termasuk menelusuri asal-usul dokumen pengakuan hak, proses transaksi jual beli, legalitas pembangunan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain sepanjang ditemukan bukti yang cukup.
Di sisi lain, hak-hak masyarakat yang telah membeli rumah di lokasi tersebut juga patut menjadi perhatian agar tidak menjadi pihak yang paling dirugikan akibat persoalan hukum yang terjadi.
Aset pemerintah bukan milik pribadi dan bukan pula komoditas yang dapat dikuasai atau diperjualbelikan tanpa dasar hukum yang sah. Karena itu, pengungkapan perkara ini harus dilakukan secara transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Seluruh rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang terbukti memiliki keterkaitan harus diungkap berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya Rp4,88 miliar kerugian keuangan negara, melainkan juga integritas pengelolaan aset daerah dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.(Tim/Red).
