TULANG BAWANG,Hunternews.online – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi pemenuhan gizi masyarakat justru menyisakan ironi pahit di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Sebanyak 33 warga, mulai dari balita hingga lansia harus dilarikan ke RSUD Menggala setelah mengalami mual, pusing, dan muntah-muntah usai menyantap menu MBG.
Peristiwa yang terjadi Selasa (24/2/2026) itu bukan sekadar insiden kecil yang bisa disapu di bawah karpet birokrasi. Hingga Rabu (25/2/2026) siang, para korban masih menjalani perawatan intensif.
Kepala Dinas Kesehatan Tulang Bawang, Fatoni, mengonfirmasi jumlah korban mencapai 33 orang.
“Selain 14 anak, ada lima balita, satu lansia, dan 13 orang dewasa,” ujarnya kepada berbagai media dari Bandar Lampung.
Fakta yang lebih mencengangkan: balita, lansia, dan orang dewasa ikut terdampak karena makanan MBG tersebut dibawa pulang.
Artinya, makanan yang semestinya menjadi simbol kepedulian negara terhadap gizi rakyat, justru menjadi sumber ancaman kesehatan lintas usia dalam satu rumah.
Menu yang dibagikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Menggala Tengah terdiri atas telur asin, roti, wafer, dan jeruk.
Berdasarkan penelusuran Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bandar Lampung, telur asin diduga menjadi pemicu keracunan.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha KPPG Bandar Lampung, Fitra Alfarisi, menyebut telur asin tersebut diperoleh dari pemasok dalam kondisi siap santap sebelum akhirnya dibagikan kepada penerima manfaat.
Pertanyaannya, di mana pengawasan kualitas pangan sebelum makanan itu sampai ke tangan masyarakat? Apakah label “siap santap” cukup menjadi jaminan keamanan tanpa uji kelayakan yang memadai?
Kini, sampel telur asin telah dikirim ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan Tulang Bawang untuk diperiksa. Namun hasilnya belum keluar. Sementara itu, publik dibiarkan menunggu di tengah fakta bahwa puluhan orang sudah lebih dulu menjadi korban.
Bupati Tulang Bawang, Qodrotul Ikhwan, telah menjenguk korban di rumah sakit. Namun kunjungan empati tentu tidak cukup menjawab persoalan mendasar, bagaimana sistem distribusi pangan dalam program strategis ini bisa lolos dari kontrol mutu yang ketat?
SPPG Menggala Tengah disebut akan menanggung biaya pengobatan korban. Sebuah langkah tanggung jawab administratif yang memang wajib dilakukan. Namun persoalannya bukan sekadar siapa membayar tagihan rumah sakit, melainkan siapa yang menjamin kejadian serupa tak terulang.
Program MBG sejatinya dirancang sebagai tameng terhadap stunting dan kekurangan gizi. Ironisnya, di Tulang Bawang, ia justru menjadi sumber kepanikan massal. Ketika program publik dijalankan tanpa pengawasan berlapis, yang lahir bukan kesejahteraan melainkan risiko.
Kasus ini menjadi alarm keras bahwa program sebesar apa pun, dengan niat sebaik apa pun, akan runtuh jika standar keamanan pangan hanya dijalankan sebagai formalitas. Di atas kertas, ini mungkin sekadar distribusi telur asin. Di ruang perawatan rumah sakit, ini adalah 33 tubuh yang tumbang akibat kelalaian yang tak boleh lagi ditoleransi.
Publik kini menunggu lebih dari sekadar hasil uji laboratorium. Yang dibutuhkan adalah transparansi menyeluruh, audit rantai pasok, serta jaminan bahwa “bergizi gratis” tidak lagi berubah menjadi “darurat medis massal.”(Tim/Red).
