Editorial
Oleh: Pimpinan Hunternews.online
Edisi: Jum’at 13 Maret 2026
Hunternews.online – Penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 12 Maret 2026 seharusnya menjadi momen refleksi nasional. Namun seperti biasa, publik Indonesia sudah terlalu sering menyaksikan episode yang sama: pejabat datang dengan janji pengabdian, lalu pergi dengan status tersangka.
Ironinya, yang kembali menjadi panggung perkara adalah ibadah haji, ritual paling sakral bagi umat Islam. Sebuah perjalanan spiritual yang mestinya penuh kesucian, tetapi di tangan birokrasi yang rakus justru berubah menjadi komoditas kekuasaan.
Dan lebih ironis lagi, kasus ini bukanlah yang pertama.
Sebelum Yaqut, publik masih ingat bagaimana mantan Menteri Agama Said Agil Husin Al Munawar terseret kasus korupsi Dana Abadi Umat pada awal 2000-an. Ia divonis lima tahun penjara setelah pengadilan menyimpulkan terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana umat.
Belum lama luka itu sembuh, muncul lagi nama lain, Suryadharma Ali. Menteri Agama di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini divonis 10 tahun penjara karena terbukti menyalahgunakan penyelenggaraan haji, mulai dari jatah kuota hingga fasilitas perjalanan bagi keluarga dan orang dekat.
Kini, sejarah itu seperti berulang dengan aktor berbeda.
Nama Yaqut Cholil Qoumas menambah daftar panjang mantan Menteri Agama yang harus berurusan dengan hukum akibat pengelolaan ibadah haji. Jika tuduhan KPK terbukti di pengadilan, maka publik berhak bertanya, mengapa sektor haji selalu menjadi ladang yang subur bagi praktik korupsi?
Jawabannya mungkin sederhana sekaligus menyakitkan. Karena di sana bertemu tiga hal yang sangat menggoda, uang besar, kewenangan besar, dan pengawasan yang sering kali setengah hati.
Setiap tahun, miliaran hingga triliunan rupiah dana umat berputar dalam penyelenggaraan haji. Mulai dari biaya perjalanan, penginapan, katering, transportasi di Arab Saudi, hingga pengelolaan kuota jemaah. Dalam sistem yang tidak transparan, angka sebesar itu mudah berubah dari amanah menjadi peluang.
Bagi sebagian pejabat, tampaknya ibadah haji bukan lagi sekadar pelayanan kepada umat, melainkan proyek administratif dengan ruang diskresi yang terlalu luas.
Publik tentu masih ingat berbagai cerita klasik dalam penyelenggaraan haji: kuota titipan, jatah khusus pejabat, hingga penunjukan penyedia jasa yang tidak transparan. Semua itu berulang seperti tradisi yang tak pernah benar-benar diberantas.
Yang paling menyakitkan tentu bukan sekadar angka kerugian negara, yang dalam kasus terbaru disebut mencapai ratusan miliar rupiah, tetapi rasa pengkhianatan terhadap kepercayaan umat.
Bagi jutaan calon jemaah di Indonesia, berangkat haji bukan perkara mudah. Banyak yang menabung puluhan tahun. Banyak pula yang wafat sebelum nomor antreannya dipanggil.
Sementara di sisi lain, sebagian elite justru diduga bermain-main dengan sistem yang mengatur perjalanan suci tersebut.
Sindiran paling pahitnya mungkin begini:
Rakyat menunggu puluhan tahun untuk berhaji, sementara elite cukup menunggu satu jabatan untuk mengaksesnya.
Kasus demi kasus ini seharusnya memaksa negara melakukan pembenahan serius terhadap tata kelola haji. Bukan sekadar mengganti pejabat atau menunggu KPK bekerja setelah skandal terjadi, tetapi merombak sistem yang selama ini memberi ruang terlalu besar bagi penyalahgunaan kewenangan.
Transparansi kuota, digitalisasi sistem, audit terbuka, hingga pembatasan diskresi pejabat harus menjadi agenda serius.
Jika tidak, sejarah kemungkinan besar akan kembali berulang.
Dan suatu hari nanti, publik mungkin tidak lagi terkejut jika mendengar berita: mantan Menteri Agama kembali tersandung kasus haji.
Karena di negeri ini, yang sering berubah hanyalah nama pelakunya.
Sementara pola ceritanya… hampir selalu sama.
Penulis: Pimpinan Hunternews.online
#Editorial
#Opini_Publik
#Sorot_Media
