Asahan | Kisaran 02/08/2024 Ratusan massa aksi dari pimpinan wilayah ikatan pelajar al washliyah provinsi sumatera utara menggeruduk kantor bupati Asahan mempertanyakan tanggung jawab pemerintah kabupaten asahan yang dalam hal ini bupati,wakil bupati dan plt sekretaris daerah kabupaten asahan terhadap pelepasan lahan EX (HGU) Hak guna usaha PT Bakrie Sumatera Plantations seluas 1408 Hektar yang sudah 28 tahun tidak jelas realisasinya dan diduga dijadikan mesin penghasil uang bagi pejabat teras Asahan.
Massa aksi yang di kordinatori oleh Yusuf Ardiansyah lubis selaku wakil ketua I PW IPA Sumut dalam orasi mengatakan bahwa sampai saat ini lahan yang sudah dilepaskan 1408 Hektar sejak 1996 itu tidak dapat dimanfaatkan Pemkab Asahan dan kami temukan ada kejanggalan soal Lahan yang sudah dilepaskan ini kami menduga bahwa Bupati Asahan lemah dan berupaya terus menutup-nutupin hal ini pasalnya dari 1.408 hektar itu ada yang sudah dilepaskan seluas 5 hektar yang mana di Surat keterangan pelepasnya untuk Asrama Haji dan BLK Kabupaten Asahan serta 50 Hektar di daerah Bunut diperuntukan untuk perdagangan,maka berangkat dari hal ini kami menduga kuat adanya permainan pejabat teras asahan saat ini termasuk wakil bupati dan Plh Sekretaris daerah pasalnya realisasi pembangunanya tidak ada sampai saat ini dan penggunaan lahannya juga tidak jelas” teriak Yusuf
Yusuf juga mengatakan bahwa pemerintah Asahan membayar tanah- tanah yang sudah dilepaskan itu senilai 10.000 /meter dan terhitung pembayaranya senilai kurang lebih 500 juta kepada PT BSP , kami menduga ini adalah permainan jahat beliau meng istilahkan kita sudah jelas dikasi tanah kemudian mau kita bangun rumah jadi apakah kita harus bayar lagi padahalkan itu sudah dikasi dan hak kepemilikan jelas kepada kita ditambah lagi kejanggalan tersebut diduga Pemkab Asahan juga menerima royalti atas penghasilan dilahan yang masih dikelola PT BSP tersebut dan ini diduga kuat adalah konspirasi jahat yang wajib diusut tuntas oleh Kapolri dan KPK ” tambah yusuf
ditempat yang sama Jihan Akbar Nasution yang juga wakil ketua II PW IPA Sumut meneriakan bahwa bupati asahan belum layak menjadi calon wakil gubernur sumut pasalnya kami menduga Bupati Asahan terduga yang memainkan peran untuk mengatur konpirasi jahat penggunaan lahan EX HGU PT BSP tersebut, dan kami menduga tidak hadirnya bupati asahan, wakil bupati asahan hari ini sebagai bentuk ketakutan dan ketidakpedulian mereka kepada nasib masyarakat asahan ,Asahan saja tidak beres apalagi mau memimpin sumatera utara “Pungkas Jihan
Lebih dari satu jam bergantian berorasi massa PW IPA Sumut meminta agar bupati asahan langsung menemui mereka namun disayangkan pihak kantor bupati asahan diduga menyembunyikan keberadaan bupati asahan dan pihak kantor bupati meminta,
agar diwakilkan oleh Kabag kesra, Kabag dari dinas perkim , dan kabagkesbangpol serentak masa aksi menolak dan mengamuk terjadi keributan dan dorong dorongan dengan satpol PP yang mengamankan aksi tersebut para kordinator aksi meneriakan bahwa PW IPA Sumut akan mengusut perkara ini kepada kementerian ATR/BPN ,Bakrie Tower dan membuat laporan kepada KPK RI di jakarta pada minggu depan.
Setelah setengah jam terjadi keributan dan perdebatan pasca penolakan yang mewakili bupati seluruh massa aksi mendatangi kantor DPRD Asahan setelah mendapat info wakil bupati menghadiri rapat paripurna di kantor DPRD Asahan dan menyebabkan kemacetan jalan lintas didepan kantor DPRD Asahan sepanjang jalan mereka terus meneriakkan Bupati asahan dan wakil bupati asahan lemah dalam memimpin masyarakat jangan lagi pilih pemimpin yang tidak peduli kepada kita setelah itu massa aksi membubarkan diri untuk melaksanakan sholat jumat.
Editor Rahmat Hidayat
Diterbitkan oleh Sella Melani Putri
